Logo Jumat, 18 Oktober 2019
images

Suasana pemilu 2019 di salah satu TPS. (Foto: republika.co.id)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab berbagai tuduhan Pemilu 2019 curang dengan mengenang 225 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut berbagai tudingan curang yang menyasar KPU tidak menghargai jasa para petugas di lapangan.

"Ini dikerjakan dengan susah payah, ada yang kelelahan, sakit, dan meninggal dunia. Ini seolah-olah yang bekerja keras jadi seolah tidak bermakna," kata Hasyim di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (26/4). Hasyim meminta semua pihak menahan diri.

Saat ini proses rekapitulasi suara berjenjang masih dilakukan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Ia menuturkan tudingan rekayasa hasil pemilu prematur. Sebab prosesnya masih berjalan di daerah.

"Kalau ada statement kekacauan pemilu, bagi saya tanda tanya. Indikatornya apa? Yang hasilnya belum diketahui," ujar dia.

Hasyim menyampaikan masih ada jalur hukum jika ada kelompok masyarakat yang merasa penyelenggara melakukan kecurangan. Salah satunya melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

"Kalau kira-kira melakukan pelanggaran apa, apalagi vonis di KPPU berdampak dan sangsi pemberhentian sementara. Yang paling berat pemberhentian, ketika masuk lagi," tuturnya.

 

Pelanggaran di Medsos

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai ada upaya menggiring opini dengan cara sengaja membuat viral dugaan pelanggaran di media sosial. Seharusnya, kata dia, pelanggaran tersebut dilaporkan ke Bawaslu.

Jerry menganggap upaya itu dapat menyebabkan masyarakat percaya terhadap delegitimasi penyelenggara pemilu.


"Itu kan citra yang sedang dikesankan dan dicitrakan ke publik kan itu. Sehingga apa hasilnya pun menjadi tidak sah, dorong pemilu ulang," ujar Jerry Sumampouw dalam sebuah diskusi Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Jakarta, Kamis, (25/4)

Menurut Jerry, masyarakat seharusnya lebih objektif dalam memahami pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena itulah, kata dia, pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) sangat penting.

"Menurut saya kalau mau evaluasi kita harus dudukkan dia dalam proporsi yang semestinya. Tidak comot sana comot sini," ucapnya. (sumber: cnn indonesia)