Logo Senin, 19 November 2018
images

Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, M.Si. Foto: Richard Sang

tabloidpewarna.com, PEKANBARU - Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan pengelolaan Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) atau yang dikenal dengan Blok CPP kepada BUMD Riau, yakni PT Bumi Siak Pusako (BSP). Keputusan yang akan mulai berlaku efektif pada 8 Agustus 2022 mendatang ini, dinilai sebagai sikap positif pemerintahan Presiden Jokowi yang berpihak kepada masyarakat daerah Provinsi Riau.

"Tentunya, keputusan pemerintah pusat ini adalah jawaban atas aspirasi dari elemen masyarakat Riau yang menghendaki kekayaan sumber daya alam bisa dikelola secara mandiri, khususnya oleh pemerintah daerah di Riau. Sejak puluhan tahun lamanya daerah tidak mendapat porsi pengelolaan yang seimbang. Namun, di era Pak Jokowi, pemerintah pusat percaya bahwa daerah mampu mengelolanya," tegas Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, M.Si dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

Raya menegaskan, penyerahan hak kelola secara penuh kepada BUMD PT Bumi Siak Pusako akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar kepada daerah. Tentunya, jika blok migas tersebut bisa dikelola dengan pendekatan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel. Karena itu, penyerahan blok CPP ke PT BSP adalah tantangan khusus bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.

"Saya yakin, manfaatnya akan lebih besar bagi daerah. Kesempatan anak-anak daerah untuk terlibat dalam industri teknologi tinggi akan terbuka. Secara otomatis, jika dikelola dengan baik dan produksi migas bisa ditingkatkan, akan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah yang besar. Kita berharap manajemennya bisa lebih baik," tegas Raya.

Ia menambahkan, penyerahan blok CPP kepada BUMD Riau adalah episode lanjutan dari keputusan Presiden Jokowi yang mengambil alih pengelolaan blok migas terbesar di Indonesia, yakni Blok Rokan dari tangan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan menyerahkannya ke Pertamina, beberapa bulan lalu. Menurutnya, pengalihan Blok Rokan ke Pertamina juga secara langsung akan menguntungkan bagi daerah yang akan memiliki participating interest (PI) dalam pengelolaan blok migas potensial tersebut.

"Pemerintah dan masyarakat Riau akan diuntungkan secara langsung dari pengelolaan Blok Rokan yang sudah dicabut dari Chevron. Nah, ditambah lagi penyerahan Blok CPP ke BUMD Riau, maka akan memberikan efek ekonomi dan sosial yang lebih besar lagi," tegas Raya.

Menurut Raya yang merupakan mantan jurnalis ini, pemerintah dan masyarakat daerah memang memiliki hak kelola sumber daya alam. Namun di era pemerintahan Presiden Jokowi, keputusan politik yang berpihak ke daerah begitu nyata dan dapat dirasakan.

"Pemerintahan Jokowi tidak banyak beretorika soal kedaulatan sumber daya alam. Bahkan, keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sudah diwujudnyatakan. Blok Rokan dan Blok CPP adalah bukti otentiknya," tegas Raya.

Ia menjelaskan, pengambil-alihan Blok Rokan dan Blok CPP adalah dua dari sekian banyak bukti janji politik yang sudah diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Selain menyangkut migas, pemerintahan Jokowi juga konsisten dalam program-program pro rakyat di Riau antara lain perhutanan sosial, sertifikasi lahan, replanting kelapa sawit dan pembagian kartu-kartu kesejahteraan.

"Dan jangan kita lupa dan abaikan, progress proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai juga lebih baik dan lebih cepat, ketimbang pemerintahan selanjutnya," pungkas Raya.

Blok Migas CPP saat ini dikelola secara bersama melalui Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Pertamina Hulu Energi- PT Bumi Siak Pusako (BSP). Cadangan migas hingga 1 Januari 2017 ditaksir 149 MMTSB minyak dan 9 BSCF gas.

Produksi rata-rata sampai 15 Agustus 2018 mencapai 10.420 bph untuk minyak dan kondensat namun produksi gas tidak ada. Ada sebanyak 27 lapangan minyak di blok ini yang terbagi dalam tiga area, yakni: Zamrud Area (11 lapangan), Pedada Area (10 lapangan) dan West Area sebanyak 6 lapangan. (*)