Logo Selasa, 11 Desember 2018
images

Ketua Umum Rumah Nawacita Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, MSi. Foto: Pagar PS

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dituding memutihkan secara sepihak kawasan hutan yang sudah ditanami kebun kelapa sawit oleh korporasi di Riau.  Tuduhan serius kebijakan tak pro rakyat tersebut dilontarkan anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby yang menyebut bahwa Menteri Siti lebih pro korporasi ketimbang petani kecil.

"Kenapa kebun cukong bisa masuk (pemutihan kawasan hutan,  red), padahal itu diluar pola ruang RTRW Riau yang dievaluasi Menteri LHK. Dalam pola ruang semua lahan yang dirambah secara ilegal oleh perusahaan tersebut, seharusnya dipertahankan tetap sebagai kawasan hutan," kata Suhardiman dikutip dari Tribunpekanbaru.com, Rabu (6/5/2018).

Menanggapi tudingan miring yang mengejutkan tersebut,  Ketua Umum Rumah Nawacita Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, MSi meminta Menteri Siti segera memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut.  Klarifikasi amat dibutuhkan untuk mendapatkan penjelasan lengkap soal kebenaran tudingan tersebut.

"Kita minta agar Menteri Siti segera memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.  Tudingan ini amat serius dan jika itu benar maka akan bisa mencoreng niat baik pemerintahan Presiden Jokowi soal kebijakan reforma agraria yang pro rakyat,  ini akan menjadi kontraproduktif," tegas Raya Desmawanto yang juga Ketua Umum Dewan Pembina Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS).

Raya menambahkan,  program reforma agraria baik yang dilakukan lewat mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA),  perhutanan sosial dan pola lainnya ditujukan untuk pemerataan dan keadilan (redistribusi) kepemilikan dan pengelolaan lahan dan hutan.  Sehingga,  jika kebijakan tersebut diberikan kepada korporasi,  maka hal tersebut sudah melenceng dari tujuan awal yang mulia.

Ia menegaskan,  sejak awal RJCI telah mengendus adanya potensi kuat penyimpangan program reforma agraria yang salah sasaran.  Modusnya, perusahaan memperalat atau menjadikan warga sekitar kawasan hutan sebagai tameng dan sampul luar penguasaan lahan hutan.  Padahal,  sesungguhnya warga tersebut bukanlah pemilik atau pengelola, melainkan diperalat oleh korporasi.

"Modusnya dengan memobilisasi warga, meminjam kartu tanda penduduk (KTP) warga sekitar kawasan, lalu meminta pengajuan pemutihan kawasan hutan.  Ujung-ujungnya,  tetap korporasi yang mengendalikan lahan hutan tersebut,  bukan masyarakat," tegas Raya.

RJCI kata Raya meminta Menteri Siti untuk menjawab tudingan yang disampaikan oleh Suhardiman Amby tersebut.  Sebab,  jika hal ini tidak diklarifikasi maka akan dapat merusak citra Presiden Jokowi yang pro rakyat.

"Jangan sampai tudingan negatif soal penyimpangan program reforma yang tak pro rakyat ini,  merusak citra dan kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi.  RJCI meyakini Presiden Jokowi tidak tahu menahu secara teknis soal ini.  Perintah Pak Presiden Jokowi sudah jelas,  sepanjang ada aturannya,  lahan dan kawasan hutan dapat dibagikan dan dikelola oleh rakyat," tegas Raya.

Menurut Raya,  reforma agraria merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Jokowi.  Sehingga,  jika ada oknum-oknum di pemerintahan yang melakukan penyimpangan,  maka sanksi dan ancaman hukuman layak untuk dijatuhkan.

"Kami akan menyampaikan potensi terjadinya penyimpangan program reforma agraria kepada Presiden Jokowi.  Agar Pak Presiden di tengah banyaknya problem negara yang sedang ditangani saat ini,  tetap memberikan perhatian pada pengawasan program reforma agraria.  Ini tak boleh dibiarkan terjadi,  harus ada pencegahan," tegas Raya. (*)