Logo Selasa, 23 April 2019
images

Debat Capres-Cawapres, Foto: internet

TABLOIDPEWARNA.com - Serangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu) terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diikuti dua pasangan calon (paslon), Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (02), masih terus bergulir. Kini, Pilpres masih dalam tahap kampanye demi mendulang suara. Jauh sebelum tahap kampanye, aksi saling dukung kedua paslon terus mewarnai kehidupan sehari-hari ataupun di berbagai media.

Namun, ternyata ada kelompok masyarakat yang bersikap untuk tidak memilih kedua pasangan calon yang ada dengan beragam alasan. Seperti, gagalnya pemerintahan saat ini, tidak ada satupun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampas ruang hidup rakyat, tersangkut kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Kelompok ini memang selalu ada dalam setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Kelompok ini populer atau lazim disebut golongan putih (golput). Lalu, apakah sikap golput dalam Pemilu atau Pilpres ini melanggar hukum yang bisa dipidana atau apa sikap ini termasuk hak konstitusional?

Mantan Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menilai sikap golput dalam Pilpres merupakan hak konstitusional warga negara, sama halnya seperti hak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara berhak menentukan apakah mereka mau menggunakan haknya atau tidak. Jaminan ini tertulis jelas dalam konstitusi dan kovenan hak sipil dan politik (sipol) termasuk UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga tidak melarang golput.

Alghif menerangkan UU Pemilu melarang tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Misalkan ketika hari pemilihan ada pengusaha yang tidak mengizinkan buruhnya untuk mencoblos, sehingga buruh tidak bisa ke tempat pemungutan suara (TPS) karena harus masuk kerja.

“Tindakan ini yang dilarang dan bisa dipidana,” kata dia dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Rabu (23/1/2019). Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, dan PBHI. Baca Juga: Analisa Debat Pilpres dari Isu yang Diangkat Hingga Program Kerja

Menurutnya, ada beragam sebab seseorang bersikap golput dalam Pemilu/Pilpres. Pertama, golput karena kecewa terhadap pemerintahan saat ini yang tidak memenuhi janji politiknya. Kolompok golput ini merupakan pemilih Jokowi ketika Pemilu 2014, tapi setelah terpilih tidak ada perubahan yang signifikan termasuk bersikap tidak memilih kandidat pasangan Prabowo-Sandi.

Kedua, golput karena melihat kedua pasangan calon diyakini tidak akan mampu membawa perubahan bagi negara ini. Ketiga, golput karena tidak percaya dengan sistem politik saat ini karena menutup ruang lebih banyak capres-cawapres yang bisa ikut dalam kontestasi Pilpres termasuk capres-cawapres independen. Ini disebabkan aturan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu, sehingga partai kecil tidak bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai besar. Keempat, Alghiffari melihat ada kelompok yang lebih percaya demokrasi langsung daripada perwakilan.

Dia menyadari ada anggapan munculnya kelompok yang tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres 2019 sebagai sesuatu yang buruk atau tidak patut. Padahal dalam kehidupan demokrasi, sikap tidak memilih juga hak, seperti halnya hak memilih dan dipilih. Kehadiran kelompok yang tak memihak kedua pasangan itu seharusnya dibaca sebagai ekspresi protes atau penghukuman terhadap mekanisme penentuan capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan integritas, rekam jejak, anti-korupsi, dan keberpihakan pada HAM.

Golput wajib dilndungi

Peneliti ICJR, Sustira Dirga mengingatkan aparat penegak hukum harus mengartikan Pasal 515 UU Pemilu secara tepat dan ketat. Pasal ini intinya mengatur setiap orang yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilih agar surat suara tidak sah, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Ini artinya, kata dia, pasal tersebut hanya bisa dikenakan kepada pihak yang menjanjikan sesuatu kepada pemilih.

“Sementara terhadap kelompok yang mengkampanyekan golput tidak dapat dipidana selama mereka tidak menjanjikan uang atau imbalan apapun kepada pemilih,” ujar Dirga dalam kesempatan yang sama.

Dirga menegaskan orang yang menyebut dirinya golput tidak dapat dipidana karena itu hak yang dijamin UU dan konstitusi selama tidak menjanjikan memberi uang atau materi lain kepada pemilih. Jika aparat menggunakan Pasal 515 UU Pemilu ini untuk menyelidiki kasus seperti ini, maka harus digunakan secara cermat.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani menilai jumlah kelompok golput dalam Pemilu 2019 berpotensi semakin besar. Sebagian dari mereka merupakan kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. “Hak warga negara untuk berekspresi politik, termasuk memilih untuk tidak memilih (golput),” tegasnya.

Menurut Yati, negara atau pemerintah juga wajib melindungi hak masyarakat untuk bersikap golput. Aparat penegak hukum harus netral dalam melakukan penindakan, tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap golput. Penting pula bagi Komnas HAM untuk melakukan upaya preventif dalam hal ini. “Penegak hukum harus independen dalam melindungi hak warga negara,” kata dia.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana melanjutkan Pasal 25 Kovenan Sipol menjamin hak setiap orang untuk meyakini sesuatu dan menyatakan sikap. Ketentuan serupa juga diatur dalam Deklarasi HAM (DUHAM). Lebih jauh, Pasal 28E ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya.

Selain itu, Pasal 23 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyebut setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. “Mengacu berbagai aturan itu, maka hak untuk memilih bisa dimaknai masyarakat bisa/boleh memilih salah satu pasangan calon atau tidak memilih semua pasangan calon,” kata Arif.

Lagipula, kata dia, UU Pemilu tidak ada pasal yang melarang dengan ancaman pidana untuk bersikap golput. Adapun tindakan yang dapat diancam pidana dalam UU Pemilu diantaranya mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu; pihak yang menyuruh golput dengan imbalan; melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU; majikan/atasan yang tidak memberi kesempatan pekerjanya menyalurkan hak pilihnya saat hari pemungutan suara, kecuali pekerjaannya itu tidak bisa ditinggalkan. (hukumonline.com)