Logo Minggu, 26 Mei 2019
images

Politisi Partai Golkar, Idrus Marham. Foto: internet

JAKARTA - Majelis hakim menyatakan Idrus Marham terbukti telah menerima suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang itu diterima Idrus melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

"Menimbang bahwa total jumlah uang yang diterima Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo adalah sebesar Rp 4,750 miliar dan Rp 2,250 miliar diterima oleh Eni Maulani Saragih dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan uang tersebut direncanakan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan mengusung terdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto," ujar hakim anggota Titi Sansiwi saat membacakan pertimbangan dalam vonisnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Pemberian uang itu disebut majelis hakim berawal dari perkenalan Eni dengan Kotjo atas perintah Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Namun belakangan setelah Novanto terjerat kasus proyek e-KTP, Eni berkomunikasi dengan Idrus yang menjabat Plt Ketum Golkar.

"Eni Maulani Saragih minta bantuan terdakwa (Idrus Marham) berkomunikasi Kotjo, 'Bang tolong dibantu ya'," kata hakim.

Setelah itu, hakim menyebut Kotjo mengirimkan uang Rp 2 miliar kepada Eni Maulani Saragih melalui anak buahnya Tahta Maharaya. Eni kemudian meminta uang kembali pada Kotjo sebesar Rp 10 miliar untuk keperluan suaminya M Al Khadziq di Pilkada Temanggung.

Namun Kotjo menolak permintaan Eni karena terlalu besar dan perusahaan belum ada uang. Tapi Eni meminta bantuan Idrus agar berkomunikasi dengan Kotjo hingga pada akhirnya pemberian uang terealisasi.

"Idrus minta Kotjo memenuhinya, 'Tolong adik saya untuk kebutuhan pilkada'," kata hakim.

Hakim juga menyebut Idrus secara aktif meminta uang pada Kotjo yang merupakan pengusaha yang meminta bantuan Eni untuk mendapatkan proyek di PLN. Idrus disebut lebih dulu kenal dengan Kotjo dibanding Eni.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti terlibat kasus suap. Majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan juga hal meringankan dalam putusannya.

"Perbuatan terdakwa berrtentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarya memberantas korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, terdakwa tidak mengakui perbuatan," kata hakim membacakan putusan Idrus Marham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Raya, Jakpus, Selasa (23/4/2019). (sumber: detik.com)