Logo Kamis, 14 November 2019
images

Ribuan alumni perguruan tinggi Riau (PTR #01) saat mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf pada 10 Maret lalu. Foto: Pagar PS

TABLOIDPEWARNA.com - Komunitas Alumni Perguruan Tinggi se Riau BerSATU (PTR #01) menilai kriteria sosok menteri kabinet Presiden Jokowi periode kedua 2019-2024 makin kompleks. Tidak saja dituntut memiliki kemampuan manajerial dan leadership, namun para menteri harus memiliki karakter yang kuat dalam mengubah spirit dan budaya birokrasi pemerintahan yang ingin berlari kencang mengejar ketertinggalan, sebagaimana selalu 'dikhotbahkan' oleh Presiden Jokowi.

"Kami meyakini Presiden Jokowi akan memilih menteri yang paling tepat dan mampu mengimplementasikan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Tidak soal dikotomi antara politisi atau profesional, tapi yang lebih penting adalah kepemimpinan yang kuat untuk mengubah kultur dan spirit birokrasi kita yang susah sekali berubah untuk tampil kompetitif, adaptif dan solutif," kata Deklarator Utama Alumni PTR #01, Raya Desmawanto MSi dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin (14/10/2019).

Komunitas Alumni Perguruan Tinggi se Riau berSATU (PTR #01) adalah aliansi taktis yang mendukung upaya pemenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Amin pada pilpres 17 April 2019 lalu. Pada 10 Maret 2019 lalu, komunitas yang terdiri dari ribuan alumni perguruan tinggi se Provinsi Riau ini mendeklarasikan dukungan kepada paslon 01. Acara dihadiri langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Dikti, Profesor M Nasir di Hotel Arya Duta, Pekanbaru.

 

Menteri Ristek dan Dikti, Prof M. Nasir didampingi deklalator utama Alumni PTR #01, Raya Desmawanto dan Gubernur Riau yang juga alumni Universitas Riau, Syamsuar. Foto: Pagar PS

 

Menurut Raya Desmawanto, PTR #01 telah merumuskan 4 kriteria pokok calon menteri kabinet baru yang akan diumumkan Presiden Jokowi. Yakni memiliki loyalitas penuh dan tegak lurus kepada Presiden Jokowi, memiliki integritas dan track record yang bersih serta kredibel, memiliki kemampuan mengubah kultur dan kapasitas birokrasi kementerian yang berwibawa, lincah dan pro deregulasi serta memiliki kecakapan komunikasi publik dan politik yang mumpuni.

"Empat kriteria pokok itu dibutuhkan untuk mengeksekusi agenda dan program pembangunan lima tahun ke depan yang memiliki tantangan berat di tengah dinamika dan ketidakpastian politik serta ekonomi global. Sehingga menteri-menteri harus selalu fit dan adaptif, bukan menteri yang kemaruk pada kewenangan semata. Namun mampu dan berani memangkas regulasi yang selama ini mengikat kaki birokrasi untuk berlari kencang," tegas Raya yang juga merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini.

Ia menjelaskan, menteri yang berasal dari parpol atau non parpol tentu dan harus loyal hanya kepada Presiden Jokowi, tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Sebab, Presiden Jokowi-lah yang merupakan user para menteri.

"Mohon maaf saja, menteri itu harus loyal tegak lurus hanya kepada Presiden Jokowi. Bukan lagi kepada partai asal, organisasi asal atau LSM asal. Tapi hanya loyal kepada presiden. Urusan ke parpol itu urusan Presiden Jokowi, bukan urusan menteri. Agar menteri fokus saja mengeksekusi visi dan misi presiden dan wakil presiden," tegas Raya.

 

 

Soal track record bersih dan kredibel calon menteri, menurut Raya bahwa para menteri harus tidak memiliki celah kasus atau pelanggaran hukum menyangkut korupsi dan pidana khusus serta cacat moral lainnya. Track record sebelum menjabat menteri amat penting agar segala kebijakan menteri tidak tersandera oleh beban masa lalu.

"Karena bagaimana mungkin seorang menteri dapat fokus bekerja kalau memiliki 'penyakit lama'. Pasti akan dipakai pihak lain untuk menggertak, menekan dan melemahkan kewibawaan menteri tersebut. Dia tidak akan bisa bekerja dengan nyaman, karena akan diseret-seret 'dosa' masa lalu. Mengurus masalahnya sendiri saja tak mampu, bagaimana mau mengurus lembaga kementerian? " terang Raya.

Raya menegaskan, pihaknya juga mengharapkan para sosok menteri pro pada perubahan kultur dan perilaku birokrasi. Para menteri tidak boleh lagi memiliki ego sektoral namun harus sinergis dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Para menteri juga harus bersedia memangkas rantai birokrasi dan regulasi yang membuat kementerian menjadi lambat menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan taktis dan strategis.

"Para menteri jangan saling rebut kewenangan, namun sebaliknya harus sinergis dengan kementerian dan lembaga lain. Bahkan, para menteri harus bersedia memangkas kewenangan dan regulasi yang begitu bertumpuk yang mengakibatkan kementerian menjadi faktor penghambat pertumbuhan investasi dan daya saing usaha dalam negeri," tegas Raya yang merupakan Direktur Eksekutif RUMAH NAWACITA ini.

 

 

Apalagi, terobosan yang akan ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan "omnibus law" sekitar 70-an peraturan perundang-undangan yang dinilai menjadi penghambat daya saing pelaku usaha dalam negeri dan masuknya investasi.

"Ada banyak aturan yang bertumpuk, berliku dan betapa amat birokratis prosedural selama ini dibiarkan tetap ada. Bahkan kementerian/ lembaga membuat kebijakan teknis turunan yang ribet dan berlapis, justru nyaris tak bisa dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha. Ada pula benturan regulasi antar kementerian. Ini terjadi karena mindset pejabat yang hanya ingin mengejar kewenangan, namun terkadang tak peduli dengan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat karena regulasi yang dibuatnya itu," kata Raya.

Menyangkut kriteria keempat, yakni para menteri diharapkan memiliki kemampuan komunikasi publik dan politik yang mumpuni.

 

 

"Sehebat apapun menteri bekerja, kalau tidak mampu berkomunikasi secara efektif, maka kinerjanya seakan-akan tidak ada. Ketika ditekan secara politik, menteri juga harus mampu memberi penjelasan yang berkualitas.Oleh karena itu pula, kementerian perlu memiliki satuan komunikasi yang efektif bekerja," pungkas Raya.

Berharap Alumni Kampus Riau Jadi Menteri

Raya menegaskan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Publik bisa saja memberikan usulan nama, namun semuanya tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. Menurutnya, komunitas PTR #01 juga berharap ada alumni kampus Riau yang diangkat masuk ke dalam kabinet baru periode 2019-2024. Karena, selama ini belum pernah ada alumni perguruan tinggi Riau yang pernah menjadi menteri.

"Sepanjang catatan kami namun belum terverifikasi secara memadai, belum pernah ada alumni kampus Riau yang masuk ke dalam jajaran kabinet. Wajar saja kampus di Riau berharap ada alumninya yang menjadi menteri. Tapi, semuanya itu tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. Karena Beliau yang lebih mengetahui apa kebutuhan timnya," pungkas Raya. (rls)