Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Rumah Nawacita, organisasi yang merupakan metamormofis bentuk dan peran baru dari Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI). Foto: Pagar PS

TABLOIDPEWARNA.com - Rumah Nawacita mendukung penuh langkah pemerintah yang akan meninjau ulang (merevisi) sekitar 74 peraturan perundang-undangan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat investasi dan geliat dunia usaha di Tanah Air. Revisi secara berjamaah undang-undang tersebut diyakini akan membangkitkan daya saing pelaku usaha nasional dalam negeri dan semakin derasnya arus masuk investasi. Revisi undang-undang dan peninjauan sejumlah regulasi teknis ini merupakan sebuah revolusi dalam sejarah kebijakan ekonomi bisnis yang ditorehkan negara.

"Revisi sebanyak 74 undang-undang lewat pola 'omnibus law' yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution tersebut, akan membuat dunia usaha dalam negeri semakin berlari kencang. Investasi akan masuk karena revisi UU itu mempertegas kalau Indonesia tidak saja terbuka, namun juga ramah dan siap menyambut investasi dari negara lain. Pada sisi lain, pelaku usaha dalam negeri juga akan semakin kompetitif," kata Ketua Umum Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, MSi didampingi Sekretaris Jenderal Rumah Nawacita, Prof. Dr. H Sufian, MS dalam keterangan tertulis, Rabu (3/10/2019).

Raya menegaskan, dalam sejumlah pertemuan dengan kalangan pelaku usaha, Rumah Nawacita mendengar banyaknya keluhan yang dihadapi mulai dari sistem perizinan, tata kelola dan tata niaga usaha, dari aspek hulu hingga aspek hilir seluruh kegiatan usaha. Hal ini disebabkan oleh banyaknya regulasi yang berliku dan panjang dan melibatkan banyak sekali lembaga/ kementerian negara, bahkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, hingga ke tingkatan camat dan desa sekalipun. Akibatnya, pelaku usaha lebih dulu kehabisan energi dalam mengurus perizinan, padahal usaha sama sekali belum beroperasi.

"Regulasi yang berliku, panjang dan melibatkan banyak lembaga/ kementerian serta pemda mengakibatkan inefisiensi, ongkos yang tinggi dan membuang energi secara tidak produktif. Kaki kita dikekang untuk berlari kencang. Pada sisi lain pelaku usaha diminta makin produktif, ini ambigu sekali. Bahkan, dalam situasi regulasi menumpuk dan berliku itu, kerap terjadi penyimpangan yang melibatkan aparatur, misalnya terjadi suap menyuap dan korupsi. Itu sebabnya, revisi UU yang berjumlah puluhan itu harus segera dilakukan secepatnya karena amat dinantikan oleh pelaku usaha," tegas Raya.

Ia mencontohkan usaha yang berkaitan dengan komoditi tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang berorientasi ekspor. Dalam jenis usaha ini melibatkan cukup panjang renteng birokrasi untuk mengawali usaha dimulai dari perizinan, pengelolaan usaha, tata niaga hingga kegiatan ekspor. Akibat terlalu panjangnya alur perizinan dan bertumpuknya regulasi dan persyaratan yang mengatur perdagangan TSL, maka banyak terjadi perdagangan gelap yang justru lebih merugikan negara, karena tidak adanya pemasukan pajak maupun PNBP. Bahkan, terjadi pula semacam perebutan kewenangan antar kementerian dalam pemberian izin komoditi TSL tertentu yang membuat pelaku usaha kebingungan dan jadi korban.

"Jangan sampai regulasi usaha yang berlapis-lapis itu dibuat sengaja untuk menghambat dan sulit untuk dipenuhi. Akibatnya, pelaku usaha pun menempuh jalur gelap karena dipusingkan dengan regulasi dan perizinan yang menumpuk, lalu menyelundupkan dan berbuat curang sehingga negara sendiri menjadi rugi. Pelaku usaha stres lalu bisa jadi main jalan pintas, menyelundupkan komoditi, dan main suap aparatur, akibatnya muncul masalah baru" tegas Raya.

Menurut Raya, pihaknya juga mendukung dibentuknya badan khusus yang mengurusi kegiatan investasi dan usaha, termasuk di dalamnya layanan perizinan usaha. Sepanjang tujuannya untuk memangkas rantai birokrasi dan lika liku perizinan, maka keberadaan badan tersebut akan dinantikan oleh para pelaku usaha.

"Regulasi di kementerian yang berlapis, ditambah lagi regulasi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota harus dipangkas dan disederhanakan. Termasuk juga in-efisiensi dalam birokrasi pelayanan usaha harus dikendalikan. Pintu perizinan idealnya harus terpadu, jangan macam-macam. Kementerian dan pemda jangan berlomba rebut kewenangan dalam menerbitkan perizinan, tapi pada sisi lain terkesan tidak mau tahu dengan tantangan dan hambatan yang dialami pelaku usaha. Hal ini akan membuat daya saing pelaku usaha dalam negeri selalu menjadi lemah," tegas Raya. (rls)