Logo Senin, 19 November 2018
images

Logo Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS). Foto: istimewa

tabloidpewarna.com, PEKANBARU - Jajaran kepala daerah di Riau diingatkan untuk pro aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang menjadi salah satu andalan kebijakan dan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, seluruh kepala daerah (bupati/ walikota) di Riau (termasuk gubernur terpilih Syamsuar yang kini masih menjabat Bupati Siak) pernah secara terbuka melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS), Raya Desmawanto, M.Si dalam keterangan tertulis, Jumat (2/11/2018). Menurut Raya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memang sewajarnya para kepala daerah ikut menyukseskan program dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya menyangkut implementasi reforma agraria yang berkeadilan.

"Apalagi, ketika seluruh kepala daerah di Riau sudah deklarasi mendukung kembali Jokowi. Maka seharusnya ada komitmen politik yang konkret untuk menjadi bagian utama dari suksesnya program pemerintah pusat di daerah. Reforma agraria dalam beragam skema dan formula yang sudah ditetapkan adalah program prioritas nasional, juga harus disukseskan oleh seluruh kepala daerah, karena ini menyangkut langsung hak-hak masyarakatnya sendiri," tegas Raya.

Raya menegaskan, meski kebijakan reforma agraria kendalinya masih dipegang oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, namun peran pemerintah daerah amat strategis dan vital. Secara khusus, menurut Raya, penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah di kawasan hutan, merupakan agenda yang amat mendesak untuk dituntaskan.

PERMADAS kata Raya, menilai terbitnya Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) adalah kebijakan politik yang mumpuni dan pro pada rakyat. Perpres tersebut diyakini sebagai pintu masuk utama untuk menuntaskan masalah pelik yang terjadi dalam pengelolaan hutan secara ilegal, sesuatu yang selama berpuluh-puluh tahun lamanya dibiarkan oleh negara.

"Tinggal bagaimana mengeksekusi Perpres tersebut sampai pada tingkatan lapangan. Jangan sekadar Perpres menjadi macan ompong, tanpa ada tindakan eksekusi nyata. Di sini, peran kepala daerah amat vital. Kementerian dan lembaga vertikal pusat juga harus pro aktif dan lebih terbuka, tidak terjebak pada ego sektoral kelembagaan," tegas Raya.

Raya yang merupakan pendiri/ founder Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) menegaskan, implementasi Perpres nomor 88 tahun 2017 saat ini telah berjalan. Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada April lalu sudah menerbitkan pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi (inver) penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH). Pelaksanaan kerja tim inver PTKH ini membutuhkan dukungan dan komitmen politik pemerintah daerah.

"Tim inver PTKH yang dibentuk oleh Gubernur harus secara gencar menyosialisasikan informasi dan agenda-agenda terkait kepada publik. Tim harus transparan dan kencang bekerja. Sementara, kepala daerah (bupati/ walikota) juga harus intensif dalam menggerakkan unsur-unsur pemerintahannya untuk mengawal pengajuan dan pendaftaran lahan-lahan yang diduga berada dalam kawasan hutan," tegas Raya.

PERMADAS juga mengingatkan agar kebijakan inver PTKH yang merupakan instrumen reforma agraria ini tidak disalah-gunakan untuk menguntungkan segelintir kelompok dan elit-elit. Apalagi jika dijadikan sebagai sarana melegalisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikelola oleh para mafia hutan, cukong, korporasi dan elit-elit daerah.

"Kami mengingatkankan agar proses inver PTKH ini berjalan transparan, pro rakyat dan tidak disalah-gunakan untuk memperkaya segelintir kelompok orang. PERMADAS juga telah membentuk satgas khusus dalam mengawal proses ini," pungkas Raya. (*)