Logo Senin, 19 November 2018
images

Suasana persidangan pendeta Jansaiman Saragih di PN Pekanbaru, Kamis (27/9/2018) kemarin. Foto: istimewa

tabloidpewarna.com, PEKANBARU - Masalah aset yang berujung hukum ternyata tak hanya terjadi di organisasi bisnis dan organisasi umum lainnya. Namun, hal yang sama juga terjadi di organisasi keagamaan gereja.

Inilah yang dialami oleh pendeta Jansaiman Saragih yang kini menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jansaiman telah menjalani persidangan perdana dan surat dakwaan untuknya telah dibacakan pada Kamis (27/9/2018). Ia dituduh telah melakukan penggelapan aset gereja yang ia layani sejak beberapa tahun lalu. Dalam persidangan perdana Kamis kemarin, tangan Jansaiman terlihat diborgol hingga masuk ke ruang sidang.

Kasus yang mendera Jansaiman bermula dari laporan pihak Gereja Betel Indonesia (GBI) ICC Rayon 11 Pekanbaru. Melalui tim aset gereja, Pdm Jhon Butti, pihak GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru yang digembalai oleh Pdt Rikcy Nelson Tampubolon melaporkan Jansaiman ke Polda Riau pada 31 Oktober 2017 lalu. Setelah melalui serangkaian penyidikan, pendeta Jansaiman ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Mei lalu.

Di Polda, pendeta Jansaiman meski sudah berstatus tersangka tidak ditahan. Barulah saat dilakukan pelimpahan berkas dan barang bukti ke kejaksaan pada 29 Agustus lalu, Jansaiman ditahan oleh pihak kejaksaan dan dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Klien kami sudah ditahan oleh pihak kejaksaan. Kemarin baru dilakukan sidang perdana di PN Pekanbaru," kata Ivan Dhori Suranta, kuasa hukum Jansaiman kepada PEWARNA, Jumat (28/9).

Dalam dokumen surat dakwaan yang diteken oleh jaksa penuntut umum, Tri Djanuer Manurung SH, Jansaiman didakwa dengan tuduhan pasal 372 dan pasal 374 KUH Pidana. Ia dituduh telah melakukan penggelapan dengan melakukan penjualan sebanyak 100 kursi yang menurut dakwaan itu, kursi tersebut merupakan aset gereja GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru Cabang Arengka. Kursi merek Futura sebanyak 100 buah yang dituduhkan dijual oleh Pdt Jansaiman nilainya ditaksir Rp 17 juta.

"Perbuatan terdakwa (Jansaiman, red) telah mengakibatkan Gereja GBI ICC Rayon 11 Cabang Arengka mengalami kerugian Rp 17 juta," demikian bunyi petikan surat dakwaan tersebut.

Tim aset GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru, Pdm Jhon Butti membenarkan kasus hukum ini. Ia mengaku sebelum mengambil langkah hukum, gereja telah menempuh cara-cara dialog. Menurutnya, kasus ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun baru Mei lalu naik ke tahap penyidikan.

"Sebelumnya kami sudah panggil, tapi yang bersangkutan tak pernah hadir. Sebelum kami lakukan pengaduan ke polisi, kami selalu ajak bicara, tapi tidak bisa dilakukan. Kami mau mengaudit, yang bersangkutan menolak. Menurut kami, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini," kata Jhon Butti.

Ivan Dhori Suranta, kuasa hukum Jansaiman menegaskan, kliennya telah ditetapkan sebagai gembala gereja GBI Cabang Arengka sejak Oktober 2013 lalu. Gereja tersebut mendapat bantuan sebanyak 200 buah kursi Futura dari Lukmanto pada Mei 2013 lalu. Namun, lantaran gereja butuh dana untuk membayar ruko tempat ibadah gereja yang sudah jatuh tempo, pengurus gereja sepakat untuk menjual sebanyak 100 kursi dari 200 kursi bantuan tersebut.

"Harga jual kursi itu Rp 17 juta. Sebesar Rp 15 juta digunakan untuk membayar sewa ruko dan Rp 2 juta sisanya masuk ke kas gereja," kata Ivan.

Ivan menegaskan, sebenarnya ada aturan internal gereja yang menegaskan bahwa masalah-masalah di seputaran gereja, wajib diselesaikan secara internal lewat musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya ke jalur hukum. Dalam istilah aturan GBI, jalur hukum tersebut disebut hakim duniawi, terkecuali terdapat pelanggaran hukum negara.

"Nyatanya klien kami justru dilaporkan ke Polda Riau dan akhirnya sampai ke persidangan," tegas Ivan.

Pihaknya juga heran kasus ini bisa terus berlanjut, padahal sudah ada kesepakatan penyelesaian yang ditetapkan oleh Sinode Pusat GBI lewat surat keputusan pada 9 April lalu. Surat tersebut mempertegas bahwa masalah yang telah dilaporkan ke Polda Riau tersebut adalah persoalan internal yang harusnya diselesaikan secara internal gereja.

Ivan melanjutkan, pada 14 Juni lalu pelapor John Butti sudah diminta oleh Sinode Pusat (BPH) GBI untuk membuat surat pernyataan kepada pihak berwajib (Polda Riau) bahwa masalah telah diselesaikan secara internal kekeluargaan. Sebagai tindak lanjut kesepatan dan keputusan sinode, Ivan menyatakan kalau kliennya juga sudah menyerahkan aset/ inventaris yang dipersoalkan oleh pihak pelapor.

"Barang dan inventaris sudah diserahkan pada 14 Juni lalu dan disaksikan oleh Ketua BPD GBI Riau, Pdt Gede Widiada," tegas Ivan.

Tampaknya, kasus ini akan terus bergulir. Namun, pihak GBI ICC Rayon 11 masih membuka pintu damai untuk bisa menyelesaikan sengkarut hukum di lingkungan gereja ini, meski persidangan di pengadilan sudah berjalan.

"Kami tetap terbuka untuk menyelesaikannya," kata John. (RDN)