Logo Senin, 19 November 2018
images

Wilayah konsesi PT RAPP. (Foto: MoEF-Indonesia via foresthints.news)

TABLOIDPEWARNA.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia menyatakan rencana kerja umum (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak sah secara hukum. Ini disebabkan, karena rencana kegiatan operasional perusahaan konsesi hutan tanaman industri dan bubur kertas tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikutip dari situs foresthints.news, sepucuk surat telah diteken oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono sebagai penegasan tidak berlakunya RKU dan kegiatan operasional perusahaan yang bermarkas pusat di Singapura tersebut.

 

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio "Roy" Ridho Sani saat melakukan inspeksi mendadak ke Semenanjung Kampar, Pelalawan pada 5 Oktober 2017 lalu. (Foto: MoEF-Indonesia via foresthints.news)

 

Surat itu diterbitkan pada 6 Oktober lalu sebagai konsekuensi tidak adanya pembenahan manajemen perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang gambut.

Foresthints.news menulis, dari perspektif hukum operasi perusahaan yang sedang berjalan didasarkan pada rencana kerja 10 tahunan dan rencana kerja tahunan, telah dibatalkan oleh KLHK. Kecuali jika perusahaan mau memperbaharui rencana kerja perusahaan sampai disetujui oleh KLHK yang berpedoman pada aturan yang legal.

"Dengan kata lain, perusahaan APRIL (induk RAPP, red) tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi karena rencana kerja operasional perusahaan secara hukum sekarang dianggap tidak sah," demikian ditulis dalam situs berita berbasis lingkungan tersebut, pada Selasa (10/10/2017).

Menurut foresthints.news, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan batas waktu yakni pada 2 Oktober 2017 lalu, agar PT RAPP menyerahkan rencana kerja 10 tahun yang telah direvisi. Namun, ternyata isi rencana kerja yang direvisi tetap tidak sejalan dengan peraturan gambut baru.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio "Roy" Ridho Sani bahkan telah melakukan inspeksi langsung ke salah satu area konsensi perusahaan. Roy turun ke lapangan untuk memantau lahan konsesi perusahaan APRIL di lanskap Semenanjung Kampar, Pelalawan.

Roy menjelaskan bahwa bukti yang ditemukan selama pemeriksaan lapangan, menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik kerja operasional yang mengabaikan peraturan gambut baru.

Misalnya dengan mengendalikan tingkat air dengan cara yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru direvisi oleh Presiden Joko Widodo pada awal Desember tahun lalu.

Lebih parah lagi, Roy juga menyaksikan secara langsung penanaman kembali akasia oleh perusahaan APRIL di kubah gambut (zona perlindungan gambut). Padahal, seharusnya manajemen perusahaan tak boleh melakukan aktivitas di kawasan itu, sebelum mengajukan rencana pemulihan gambut ke KLHK.

 

Wilayah konsesi APRIL di Semenanjung Kampar, Pelalawan. (Foto: MoEF-Indonesia via foresthints.news)

 

Terpisah, foresthints.news dalam tulisannya juga mengutip dari pernyataan umum dari senior manajemen APRIL. Situs ini merujuk pada ringkasan diskusi pejabat senior perusahaan yang bertajuk "Independent Peat Expert Working Group (IPWEG) Summary Report" pada 6 Oktober lalu.

Dalam laporan tersebut bahwa kelompok kerja diskusi pejabat senior perusahaan telah berpendapat, tidak ada perubahan dalam peraturan lahan gambut sejak dirilis pada Februari 2017 lalu. Laporan tersebut juga menyebut masih dibutuhkan peta definitif untuk keperluan verifikasi di lapangan.

Analisis berbasis pemetaan LiDAR yang dilakukan oleh Deltares pada 2015 lalu mengungkapkan bahwa hampir semua konsesi APRIL di lanskap Semenanjung Kampar, termasuk konsesi di Pelalawan merupakan gambut dalam.

Menteri LHK, Siti Nurbaya pada awal 2017 lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Aturan ini oleh banyak pelaku usaha kehutanan dianggap meresahkan perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) yang memasok bahan baku ke industri kertas dan bubur kertas (pulp). (*)