Logo Senin, 19 November 2018
images

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. (Foto: visioner.id)

TABLOIDPEWARNA.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya menyayangkan terjadinya pembelokan isu terkait upaya pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Viralnya isu pencabutan izin perusahaan bubur kertas dan HTI tersebut oleh Kementerian LHK, dinilai merupakan pembohongan publik yang mengakibatkan keresahan masyarakat.

Menteri Siti menegaskan, meski rencana kerja usaha (RKU) PT RAPP ditolak, bukan berarti izin perusahaan tersebut dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan izin operasional dan manajemen RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

"Yang sebenarnya terjadi adalah Kementerian LHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut. Jadi harusnya tidak ada masalah," kata Menteri Siti melalui rilis yang diterima Pewarna, Minggu (22/10/2017).

Siti Nurbaya menegaskan, jika benar RAPP peduli dan sayang kepada masyarakat, mereka harusnya perusahaan patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri.

"Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah," tegas Siti.

Sikap tegas pemerintah dengan menolak Rencana kerja usaha RAPP, merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.

Hal ini juga sesuai dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam ketentuan itu, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut, harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT. RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Saya tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya. Sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap-sikap pembangkangan dan melawan aturan. Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sementara aturan tersebut disusun sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja," jelasnya.

Sikap keras bernada marah yang disampaikan oleh Menteri Siti tersebut tampaknya disebabkan oleh tidak adanya respon dari manajemen RAPP dalam menyikapi isu liar soal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pekerjanya. KLHK tak mau dijadikan 'kambing hitam' dan batu sandungan perusahaan yang membuat pekerja RAPP seakan sedang berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Beredar kabar, besok Senin (23/10/2017) puluhan ribu karyawan dan mitra kerja PT RAPP akan menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD dan Gubernur Riau. Para pekerja dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menuntut pemerintah agar mencabut Peraturan Menteri LHK nomor 17 tahun 2017 tentang Hutan Tanaman Industri. Menurut pekerja, peraturan tersebut menjadi pangkal ancaman perusahaan melakukan PHK massal.

Sebelumnya diwartakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia menyatakan rencana kerja usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak sah secara hukum. Ini disebabkan, karena rencana kegiatan operasional perusahaan konsesi hutan tanaman industri dan bubur kertas tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada 16 Oktober lalu, Kementerian LHK bahkan sudah menerbitkan surat pembatalan terhadap rencana kerja usaha (RKU) PT RAPP karena dianggap tak kunjung memiliki niat baik untuk segera memperbaiki RKU yang sudah ditolak sebelumnya. Surat Keputusan pembatalan tersebut bernomor SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017. (*)