Logo Senin, 19 November 2018
images

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (Foto: potretnews.com)

TABLOIDPWARNA.com - Kemarahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya terhadap tindak tanduk manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tampaknya belum selesai. Pasca-demonstrasi ribuan pekerja perusahaan APRIL grup tersebut, Senin (23/10/2017), sisa-sisa kemarahan Menteri Siti justru masih terlihat dari pernyataannya.

Lewat rilis yang diterima oleh Pewarna, Senin malam, Menteri Siti menyebut ketidakpatuhan RAPP terus ditunjukkan pada masa-masa pembahasan rencana kerja usaha (RKU) bersama Kementerian LHK.

Meski sudah diberi sosialisasi dan pengarahan serta mendapat surat teguran, tetap saja RAPP melakukan perlawanan, melakukan langkah-langkah manipulatif, mengulur-ngulur waktu dan melakukan rekayasa konflik sosial di ruang publik.

"Kalau satu perusahaan dibiarkan membangkang, dan negara tunduk pada mereka yang salah, maka akan jadi preseden buruk untuk upaya penegakan hukum Karhutla itu sendiri. RAPP tidak boleh menginjak harga diri bangsa dan negara Indonesia hanya untuk kepentingan bisnis semata," tegas Menteri Siti.

Ditegaskan Menteri Siti, negara tidak mungkin kalah dan harus mengalah pada sesuatu yang jelas-jelas salah. Jika RKU RAPP diterima, berarti sama artinya KLHK dipaksa untuk melakukan pelanggaran hukum.

Bahkan, lanjut Siti sama artinya dengan mengabaikan berbagai peraturan yang telah disusun sedemikian rupa, dalam rangka penyelamatan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan agar tidak lagi merasakan derita karhutla dan bencana asap.

"Pemerintah tak bisa diintervensi perusahaan agar aturan untuk mereka dibuat spesial. Karena rujukannya adalah amanat UU dan PP 57. Itu berlaku untuk semuanya dan hanya satu perusahaan itu saja yang masih melawan. Kalau perusahaan HTI lainnya justru tidak ada masalah," kata Menteri Siti.

Ia mengatakan, saat bencana karhutla yang amat parah terjadi tahun 2015, rakyat mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum agar karhutla tak lagi terulang.

Kini negara benar-benar hadir dalam bentuk berbagai aturan dan kebijakan perlindungan gambut, sehingga dalam dua tahun belakangan potensi titik api bisa berkurang hingga 90 persen.

Semua capaian itu tidak bisa hanya dengan upaya pembuatan kanal dan pemadaman, tapi harus dikuatkan dengan regulasi yang wajib ditaati semua pihak.

"Kami akan menjaganya sekuat tenaga untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia, dan tidak bisa diintervensi hanya untuk kepentingan bisnis satu perusahaan saja," tegas Menteri Siti.

Siti menyinggung rilis resmi yang diterbitkan oleh manajemen RAPP soal sengkarut masalah yang sedang dihadapi perusahaan hari ini, Senin (23/10/2017). Dalam siaran pers tersebut, RAPP mengaku taat pada aturan, namun sekaligus juga meminta kepastian iklim investasi di Indonesia.

"Kami apresiasi RAPP dalam press releasenya hari ini yang mengaku akan taat pada aturan hukum di Indonesia. Tolong janji itu nantinya dibuktikan," tegasnya lagi.

Menteri Siti menegaskan pihaknya telah memanggil manajemen PT RAPP yang dijadwalkan bertemu pada Selasa (24/10/2017) besok. Pemanggilan ini untuk menagih keseriusan RAPP merevisi RKU mereka sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus meminta klarifikasi perusahaan setelah ditemukan banyak indikasi perusahaan dengan sengaja melakukan berbagai provokasi massa untuk dijadikan alat menekan pemerintah mengubah aturan.

"Kami akan panggil manajemen RAPP besok dan kami mengundang rekan-rekan pers untuk mengikuti hasil pertemuan ini, agar jelas dan terang benderang," kata Menteri Siti.

Siti mengaku akan mengambil keputusan tergantung apa saja yang manajemen RAPP jelaskan besok. Masalah ini juga kata Siti sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

"Saya tadi juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, Wapres dan Menko. Semuanya memberi dukungan," tutupnya. (*)