Logo Selasa, 11 Desember 2018
images

Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, MSi. Foto: Pagar PS

tabloidpewarna.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai telah memberikan perhatian konkret yang besar untuk percepatan kemajuan di Provinsi Riau. Lewat serangkaian program pembangunan dan terobosan kebijakan, Jokowi dinilai ingin memberikan rasa keadilan untuk warga Riau.

Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, MSi menegaskan tak bisa dipungkiri bahwa program-program pemerintah pusat era Jokowi telah dirasakan oleh masyarakat Riau. RJCI menyebut terobosan pemerintahan Jokowi itu sebagai Panca Karya untuk Riau.

"RJCI meyakini secara umum ada lima capaian konkret yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi untuk masyarakat Provinsi Riau. Kami menyebutnya dengan istilah Panca Karya untuk Riau. Keberhasilan itu, kami kelompokkan dalam lima isu besar, ada yang sudah terwujud dan sedang dalam proses kerja," tegas Raya Desmawanto, Senin (27/11/2018).

Panca Karya untuk Riau tersebut yakni, Riau Bebas Asap, Riau Maju Infrastruktur, Riau Berkeadilan Tanah, Riau Sejahtera Desa dan Riau Daulat Migas.

 

Panca Karya untuk Riau. Foto: Istimewa

 

Menurut Raya, hanya di era Presiden Jokowi, bencana musiman kebakaran hutan dan lahan bisa dikendalikan secara efektif. Padahal, biasanya asap akibat karhutla ini selalu mengancam keselamatan warga Riau, bahkan provinsi dan negara jiran Singapura dan Malaysia. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga berkomitmen merestorasi lahan gambut kritis yang rusak parah berpotensi menjadi sumber emisi.

"Riau Bebas Asap adalah fakta otentik yang tak bisa dipungkiri. Lewat serangkaian kebijakan, ketegasan dan pengalokasian sumber daya secara cepat, cermat dan tepat, maka karhutla di Riau bisa diatasi," tegas Raya.

Di era Jokowi juga, proyek tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan secara lebih cepat. Meski masih terbelangkai proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah daerah, namun secara fisik jalan tol impian warga Bumi Lancang Kuning tersebut telah dikerjakan secara cepat dan terlihat jelas di sejumlah seksi proyek.

"Di samping proyek tol Pekanbaru-Dumai, pemerintah Jokowi yang menetapkan revisi proyek strategis nasional (PSN) juga menetapkan proyek infrastruktur lain berupa tol Pekanbaru-Payakumbuh, tol Pekanbaru-Rengat, tol Dumai-Rantau Parapat, proyek kereta api Pekanbaru-Rantau Parapat, Bendungan Rokan Kiri, ribuan rumah bersubsidi dengan uang muka hanya 1 persen," jelas Raya.

Sementara, menyangkut keadilan di sektor tanah, pemerintah pusat telah menetapkan alokasi potensi luasan tanah objek reforma agraria mencapai 409 ribu hektar, indikatif perhutanan sosial 1,4 juta hektar dan telah menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) tanah sebanyak 325 ribu bidang lewat program PTSL yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/ BPN.

Raya menjelaskan, pemerintahan Jokowi juga peduli dengan kemajuan desa di Riau. Terbukti, sejak 2014 alokasi dana desa telah mencapai Rp 3,8 triliun yang didistribusikan langsung ke desa. Selain itu, pemerintah juga memberikan alokasi peremajaan (replanting) kelapa sawit seluas 25 ribu hektar lebih.

"Desa-desa di Riau juga kita telah dialiri listrik. Ada sebanyak 1.699 desa yang diterangi listrik. Ini untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di pedesaan," tegas Raya.

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi juga berkomitmen nyata dalam mewujudkan daulat minyak bumi dan gas. Terbukti, Presiden Jokowi mencabut hak pengelolaan Chevron di blok migas terbesar Indonesia yakni Blok Rokan lalu menyerahkannya ke PT Pertamina. Dengan dikelolanya blok ini oleh BUMN, maka diyakini akan memberikan hak partisipasi yang lebih besar pemda di Riau untuk ikut andil mengelola ladang migas tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi lewat Kementerian ESDM juga telah memutuskan menyerahkan pengelolaan secara penuh CPP Blok kepada pemda di Riau. Jika sebelumnya blok tersebut dikelola bersama oleh PT BSP (BUMD Riau) bersama PT Pertamina Hulu, maka mulai 2020, blok tersebut resmi diserahkan kepada BUMD Riau.

Raya menjelaskan, Panca Karya untuk Riau tersebut merupakan intisari capaian dan komitmen politik Presiden Jokowi untuk masyarakat Riau. Di samping itu, sejumlah instrumen kebijakan lain yang berpihak pada daerah Riau juga telah dilakukan. Di antaranya penetapan Pekanbaru sebagai embarkasi antara keberangkatan calon haji, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program populis lainnya.

"Karenanya perlu kesinambungan pemerintahan Jokowi, agar pondasi dan capaian pembangunan ini bisa dituntaskan untuk kemajuan Riau yang lebih baik," pungkas Raya. (*)