Logo Senin, 19 November 2018
images

Ilustrasi generasi milenial. Foto: arry rahmawan.net

tabloidpewarna.com, JAKARTA - CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai pemilih muda atau kaum milenial cenderung cuek dengan perpolitikan Indonesia. Dalam survei terbarunya hanya ada 22 persen kaum milenial yang mengikuti politik.

"Celakanya dalam konteks politik, generasi ini rada cuek dengan politik. Survei terbaru hanya 22 persen anak-anak milenial yang mengikuti pemberitaan politik. Sisanya mereka lebih banyak mengikuti seputar olahraga, musik, film, lifestyle, sosmed kemudian IT (Ilmu Teknologi)," ujar Ali saat diskusi di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).

"Jadi, kalau kami lihat ada juga milenial yang sangat konsern pada politik tidak banyak. Secara jumlah tidak banyak, makanya twitter kami itu sangat berisik dengan berisi politik, karena itu memang diisi dengan milenial senior," sambungnya.

Ali juga menyebut para kaum milenial menilai urusan perpolitikan adalah urusan orang tua. Dia mengatakan kaum milenial lebih peduli dengan informasi seputar kehidupan kesehariannya.

"Ketika kami tanya pada responden kami, politik itu urusan orang tua. Jadi ini murni urusan pengetahuan, urusan anak milenial adalah lebih pada kehidupan sehari-sehari mereka," pungkasnya.
 
Sementara itu, Ketua KPAI Susanto menilai semua pihak mulai dari elite politik hingga tempat pendidikan diminta memberikan edukasi mengenai proses politik. Edukasi ini bertujuan agar para kaum milenial tidak menjadi alat politik dari orang tuanya.


"Pertama kami lihat pendidikan politik ke kaum pemula masih terbatas. Kedua, yang bersangkutan memang secara umum baru keluar dari pendidikan SLTA, konsern sebenarnya lebih ke pendidikan akademik daripada politik. Pendidikan politik ini semata-mata agar pemilih pemula tidak bias politik dan dari indoktrinasi yang dibangun oleh guru," jelasnya.

Susanto menilai peran guru juga sangat penting di sekolah agar para pemilih pemula mengetahui manfaat demokrasi dan pemilu. Namun, dia mengingatkan edukasi proses pemilu jangan disamakan dengan kampanye.

"Jadi guru itu tugasnya bukan untuk mendoktrinasi paslon tertentu, tapi guru menjelaskan proses politik. Karena anak-anak pemula harus tahu proses politik. Jadi harus dibedakan antara kampanye dengan sosilaisasi pemilu. Sosialisasi harus dilakukan tapi bukan kampanye," tambahnya. (sumber: detik.com)