Logo Minggu, 26 Mei 2019
images

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah bakal membahas lebih lanjut soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota tersebut saat ini bukan sekadar wacana lagi, tetapi sudah menjadi isu strategis karena dibawa ke rapat terbatas.

"Iya (bukan sekedar wacana). Sudah masuk Ratas (rapat terbatas) berarti sudah jadi isu strategis," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati saat dikonfirmasi, Senin (29/4).

Adita mengatakan rencana pemindahan ibu kota akan dibahas dalam rapat terbatas Senin (29/4) siang.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pemerintah sudah membahas cukup mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota, namun sempat terhenti.

"Pembahasan nanti lebih ke arah menindaklanjuti rencana tersebut," ujarnya.

Adita menyatakan sudah muncul opsi untuk menjadikan sejumlah provinsi menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Ada juga kajian kelayakan soal opsi-opsi tersebut.

Adita menyebut opsi-opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas.

"Nah nanti opsi-opsi itu akan diperdalam lagi. Ditunggu saja hasilnya," kata Adita.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo, pada 3 Januari 2018.

"Hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden. Ya, arahannya kami akan bahas lebih detail lagi," kata Bambang.

Bambang menjelaskan kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan wilayah ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, ketiga kandidat wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

Bambang menyatakan setelah memberi kajian awal, Bappenas menunggu arahan lebih lanjut dari presiden. Ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibu kota dapat terealisasi lebih cepat.

Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno.


Pemetaan Lahan di Palangka Raya

Badan Informasi Geospasial (BIG) akan melakukan pemetaan lahan yang digunakan untuk pemindahan ibu kota negara. Pemetaan akan dilakukan di Kalimantan Tengah.

Pejabat Sekretaris Wilayah Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan BIG telah melapor dan meminta data lahan yang dipersiapkan sebagai lokasi untuk pemindahan ibu kota.

"Jadi pemetaan baru diketahui setelah mereka melapor dan minta data," katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/7).

Fahrizal mengatakan rencana pemetaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah benar-benar ingin melaksanakan rencana mereka untuk memindahkan ibu kota negara.

Menurutnya, sebelum melakukan pemetaan lahan pemerintah sudah memiliki tiga alternatif lokasi yang akan dijadikan lokasi pemindahan ibu kota. Tiga alternatif tersebut adalah Palangka Raya dan sekitar Kalimantan Tengah, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Panajam dan sekitar Kalimantan Timur.

Untuk mengkaji tiga lokasi yang akan dipilih tersebut, pemerintah melibatkan bank dunia. "Alasannya, mereka independen dan obyektif dalam mengambil keputusan," katanya.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Langkah tersebut salah satunya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kegiatan ekonomi yang terjadi antara Jakarta atau Jawa dengan wilayah lain.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu mengatakan total biaya yang diperlukan untuk pemindahan tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Kebutuhan tersebut rencananya tidak dipikul sendiri oleh pemerintah. Pemerintah akan melibatkan swasta agar beban biaya pemindahan ibu kota tersebut lebih ringan. (sumber: cnn indonesia)