Logo Selasa, 11 Desember 2018
images

Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS)

tabloidpewarna.com, JAKARTA - Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS) mengajukan usulan konsep "land amnesty" atau amnesti agraria dalam menyelesaikan buruknya tata kelola dan sengkarut konflik agraria yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Gagasan "land amnesty" tersebut diyakini bisa membawa penyelesaian secara permanen dan komprehensif dari carut marut tata kelola pertanahan dan kehutanan yang semakin tak berujung pangkal hingga saat ini.

"Gagasan dan usulan amnesti agraria ini merupakan buah pikir sekaligus sumbangsih dari PERMADAS dalam menuntaskan persoalan di sekitar pertanahan dan kehutanan yang sepertinya semakin sulit untuk diselesaikan. Konflik agraria yang berlanjut bahkan dalam eskalasi luas yang massif telah menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan sumber daya alam pertanahan. Ini harus segera diakhiri agar bangsa ini bisa jauh lebih produktif dan kompetitif dalam mengelola potensi sumber daya alamnya," kata Ketua Dewan Pembina PERMADAS, Raya Desmawanto, M.Si dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/11/2018).

 

Raya Desmawanto, Ketua Dewan Pembina PERMADAS yang juga pendiri Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) 

 

Usulan amnesti agraria ini sebenarnya sudah disampaikan PERMADAS secara terbuka pada Mei lalu sebagai solusi yang terukur untuk mengatasi sengkarut agraria di Indonesia.

Raya menjelaskan, gagasan amnesti agraria memiliki kemiripan dengan pola dan konsep amnesti pajak (tax amnesty). Menurutnya, keberanian pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengeksekusi amnesti pajak harus dilanjutkan dengan niat baik dalam menjalankan amnesti agraria.

"Ketika pemerintah telah memiliki keberanian dalam menjalankan tax amnesty, maka dalam menyelesaikan carut marut tata kelola pertanahan dan kehutanan, sebaiknya pemerintah juga berkenan menempuh pola amnesti agraria. Saya kira amnesti agraria ini adalah wujud konkret dari hadirnya kembali negara dalam menuntaskan agenda dan persoalan pelik  di sektor pertanahan, sebagaimana hal itu merupakan roh dari Nawacita yang menjadi komitmen Presiden Jokowi," kata Raya yang merupakan pendiri Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini.

Carut marut tata kelola dan berkecamuknya konflik agraria, kata Raya adalah warisan rezim pemerintahan terdahulu yang harus dipikul pemerintahan saat ini dan yang akan datang. Sudah terlalu lama pemerintah tidak hadir dalam menyelesaikan masalah agraria, dibiarkan dan terus berlanjut hingga pada akhirnya menimbulkan kegamangan harus memulai dari mana penyelesaiannya.

"Pertanahan dan sektor kehutanan yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya tinggi telah dibiarkan menjadi ladang perburuan segala macam kepentingan. Seakan-akan pemerintah tak memiliki kedaulatan dan kemampuan untuk menata dan mengendalikannya. Padahal ada regulasi dan perangkat yang mengaturnya. Namun, saat ini regulasi dan perangkat hukum itu semakin sulit diterapkan ibarat buah simalakama," jelas Raya yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (Permadas).

Menurut Raya, gagasan amnesti agraria bukanlah pemakluman dan pengampunan secara total dan membabi buta terhadap pelanggaran-pelanggaran penguasaan dan pengusahaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal. Namun, amnesti agraria yang dimaksud tetap harus memiliki pembatasan, sesuai dengan skala pelanggaran, kondisi objektif lapangan dan sosial ekonomi kemasyarakatan.

"Secara teknis dan detail tim PERMADAS terus melakukan pendalaman menuju finalisasi konsep amnesti agraria ini," tegas Raya.

Ia menjelaskan, spirit dasar dari amnesti agraria adalah asas kemanfaatan dan kepastian dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Negara harus menunjukkan kedaulatan dan mengaktualisasikan kekuasaannya untuk memastikan sumber daya agraria yang dimiliki telah memberikan kontribusi yang paling optimal untuk penerimaan negara dan pemanfaatannya untuk keadilan sosial bagi masyarakat. Hal ini diawali dengan adanya pengakuan kesalahan penguasaan dan pengelolaan yang dilanjutkan pendataan aktual penguasaan tanah dan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

"Adanya pengakuan atas 'dosa-dosa' dan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dan penguasaan agraria oleh pihak atau kelompok tertentu, harus ditindaklanjuti lewat mekanisme yang terukur, solutif, berkeadilan dan saling menguntungkan bagi negara dan pengelolanya. Amnesti agraria juga semakin membuka adanya kemitraan yang kuat dan produktif antara para pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat. Kemitraan ini menjadi syarat utama bagi pihak-pihak yang bersedia mendapatkan amnesti agraria," tegas Raya.

Ia menerangkan, amnesti agraria akan memberikan kontribusi yang nyata bagi negara. Konflik agraria telah membuat potensi sumber daya pertanahan tidak terkelola dengan baik dan terlantar, termasuk juga ada potensi yang kuat terjadi kebocoran penerimaan negara di dalamnya. Ketidaknyamanan investasi dan usaha membuat produktivitas pengelolaan potensi agraria menurun, karena harus mengeluarkan energi dan biaya tambahan dalam penyelesaian masalah yang muncul.

"Penguasaan dan pengelolaan hutan dan tanah secara ilegal, baik oleh korporasi dan badan usaha lain serta individual masyarakat menyebabkan negara tidak mendapatkan penerimaan keuangan berupa pajak atau dalam bentuk lainnya. Kondisi ini berlangsung cukup lama dan tidak teridentifikasi secara rill alias samar-samar. Lewat amnesti agraria, membuka kesempatan untuk mengakui kesalahan tersebut disertai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pelakunya," jelas Raya.

Raya menambahkan, objek amnesti agraria ini di antaranya berupa kawasan konsesi dan eks konsesi, kawasan hutan baik yang berizin maupun tidak berizin, lahan berkonflik dan lahan-lahan lain yang dikuasai secara tidak sah.

"Memang masih dibutuhkan regulasi yang kuat dan konkret untuk mengeksekusi amnesti agraria. Juga disertai oleh aktor-aktor reformis dan berintegritas di sektor agraria untuk bisa melakukannya agar tidak terjadi penyimpangan baru," jelas Raya.

Gagasan amnesti agraria ini, lanjut Raya adalah bentuk konkret yang lebih kontekstual sebagai tindak lanjut dari reforma agraria (land reform) yang sudah disuarakan berpuluh tahun silam. Menurutnya, dengan pola amnesti agraria, maka penyelesaian sengkarut agraria akan lebih terukur, bermanfaat dan konkret.

"Amnesti agraria adalah upaya yang lebih progresif dan kontekstual dibanding sekadar reforma agraria. Dalam kondisi saat ini, amnesti agraria lebih dibutuhkan dan diyakini ampuh serta merupakan win-win solution untuk parapihak yang terkait," pungkas Raya seraya menyatakan konsep amnesti agraria akan disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi. (*)