Logo Senin, 19 November 2018
images

Situasi terkini kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. Foto antara

tabloidpewarna, PEKANBARU - Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS) menilai tingkat kerusakan dan pengrusakan kawasan hutan konservasi dan lindung di Provinsi Riau makin parah. Otoritas terkait dinilai tak efektif melakukan pengamanan dan tindakan pencegahan untuk mempertahankan kawasan hutan tersebut dari alih fungsi secara ilegal.

"Kawasan hutan konservasi dan lindung di Riau telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan fungsi lain di luar fungsi kehutanan. Ini disebabkan oleh pembiaran dan ketidakmampuan otoritas terkait untuk melakukan pengamanan secara komprehensif dan terpadu sejak belasan tahun lalu," tegas Dewan Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina PERMADAS, Raya Desmawanto, MSi dalam keterangan tertulis, Senin (15/10/2018).

Raya membeberkan kawasan hutan konservasi dan lindung yang porak poranda di antaranya Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Tahura Sultan Syarif Hasim, Suaka Margasatwa (SM) Balairaja, SM Sinepis, hutan lindung Mahato, hutan lindung Rimbang Baling, hutan wisata Sungai Dumai dan sejumlah kawasan konservasi/ lindung lainnya.

"Bayangkan, untuk wilayah yang dekat dengan perkotaan saja, seperti Tahura SSH, kita tidak bisa melakukan pengamanan. Dari 6 ribuan hektar, paling yang tersisa hanya ratusan hektar lagi. Bagaimana mungkin dapat melakukan pengamanan di kawasan yang berada jauh dari keramaian. Ini ironis sekali," tegas Raya.

Menurut Raya, alih fungsi kawasna konservasi dan lindung tersebut tidak saja telah berdampak pada lingkungan hidup semata, berupa terjadinya bencana alam banjir dan ekses lingkungan lain. Namun, juga kerugian negara secara ekonomi karena negara tidak mendapatkan apa-apa dari pengelolaan hutan secara ilegal tersebut.

Menurut Raya, upaya pencegahan alih fungsi dan penjarahan kawasan hutan konservasi/ lindung tersebut, sejauh ini hanya dilakukan secara sporadis, tidak sistematis dan massif. Padahal, kondisi kawasan konservasi/ lindung yang sudah luluh lantak hanya bisa dibenahi lewat cara-cara yang terpadu, tegas dan komprehensif serta lewat formula dan cara-cara yang luar biasa.

"Tahun lalu KLHK ada menurunkan alat berat menumbang tanaman kelapa sawit di TNTN. Diliput secara massif oleh media massa nasional. Tapi, sekarang kok tak dilakukan lagi, hanya berhenti sampai di situ saja. Kesannya show power saja, bahasa milenialnya cuma pencitraan doang," tegas Raya.

Ia menilai, saat ini otoritas terkait mengalami kegamangan dalam mengendalikan situasi yang tak terkendali. Pada satu sisi, ketersediaan personil dan sarana prasarana amat terbatas. Di sisi lain, upaya penegakan hukum amat lambat dan sulit diharapkan dapat memberikan dampak serius pada kondisi kawasan konservasi yang sudah berubah menjadi pemukiman padat penduduk dan kebun kelapa sawit.

"Kegamangan ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Sampai kapan kondisi ini terjadi? Harus ada formula yang tepat untuk dapat mengatasi masalah yang sudah krusial ini," jelas Raya.

Menurutnya, otoritas terkait harus terbuka dan membuka diri pada kenyataan hancurnya kawasan konservasi/ lindung. Sikap status quo hanya akan diterjemahkan oleh para perambah sebagai "lampu hijau" untuk melanjutkan aksi-aksi pengrusakan kawasan hutan.

"Luasan kawasan hutan konservasi/ lindung di Riau hanya besar angka-angkanya di atas kertas dan peta. Tapi, realitas di lapangan, yang tersisa barangkali hanya tinggal 20 persen saja. Ini kenyataan yang harus diungkap, agar ada langkah-langkah pembenahan yang konkret," tegas Raya.

Raya menjelaskan, pelaku alih fungsi kawasan hutan konservasi/ lindung terdiri atas empat kelompok. Yakni pelaku individual, kelompok masyarakat, korporasi dan kerjasama antara korporasi dengan individu maupun kelompok masyarakat.

"Jika pelakunya korporasi atau kelompok, mungkin gampang mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Tapi, jika itu perorangan atau kelompok/ korporasi yang memperalat warga, ini sulit untuk dicari aktornya," tegas Raya.

Hal yang bikin makin rumit adalah terjadinya aksi pendudukan dan pengelolaan secara ilegal dan massif pada kawasan konservasi dan lindung oleh masyarakat. Dalam banyak temuan PERMADAS, telah terjadi pula jual beli lahan konservasi/ lindung yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Lingkaran dan rantai ekonomi sebagai akibat dari penjarahan dan pendudukan kawasan konservasi/ lindung berakibat pada ekses sosial yang massif, karena melibatkan banyak individu-individu. Dalam kondisi ini, otoritas pun makin gamang untuk mengambil tindakan," pungkas Raya. (*)