Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Ilustrasi tanah objek reforma agraria (TORA). Foto: katabali.com

TABLOIDPEWARNA.com - Rumah Nawacita-Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mengadukan sejumlah pihak terkait program pembagian tanah gratis atau yang dikenal dengan nama Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Siak, Riau ke Komnas HAM Republik Indonesia. Selain itu, pelaporan pengaduan juga disampaikan kepada Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Agraria Tata Ruang/ BPN pada Senin (15/7/2019) lalu. Pihak yang diadukan yakni Pemkab Siak, Kantor Pertanahan (BPN) Siak, Pemprov Riau dan Kanwil ATR/ BPN Riau.

Ketua Umum Rumah Nawacita-RJCI, Raya Desmawanto MSi menegaskan, pengaduan ini sebagai buntut tidak adanya respon dari pihak-pihak terkait (Pemkab Siak dan BPN Siak) atas laporan pengaduan soal dugaan pengambil-alihan dan penguasaan secara sepihak lahan milik masyarakat atas nama Herman Safudin untuk program TORA tersebut. Herman sebelumnya mengadu dan meminta perlindungan ke Rumah Nawacita-RJCI bahwa tanahnya diduga telah diambil-alih dan dijadikan objek TORA, selanjutnya telah dibagi-bagikan kepada masyarakat di Desa Sei Barbari, Kecamatan Pusako, Siak-Riau pada saat kedatangan Presiden Jokowi 15 Desember 2018 lalu.

"Warga tersebut (Herman, red) mengaku hak miliknya atas tanah telah diambil-alih, lalu dibagi-bagikan ke orang lain atas nama program TORA. Kita memberikan advokasi dan pendampingan agar masalah ini bisa clear dan dituntaskan. Wajar saja yang bersangkutan tak terima. Coba kalau tanah milik pejabat atau siapapun diambil sepihak untuk dibagi-bagikan ke orang lain, siapa yang mau terima, kecuali itu Robin Hood ya," kata Raya Desmawanto dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).

Raya menjelaskan, berdasarkan dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki, Herman membeli tanah seluas 100 hektar di Desa (Kampung) Sei Barbari, Kecamatan Pusako, Siak pada tahun 1996 lalu. Pembelian tanah dilengkapi oleh surat keterangan ganti rugi dari kepala desa setempat. Tanah itu terdiri dari dua persil, masing-masing seluas 50 hektar. Sejak dibeli, tanah milik Herman tersebut memang tidak pernah berhasil dikelola. Soalnya, sejak saat dibeli ada saja pihak yang menghalangi lahan itu dikerjakan dengan alasan telah dikuasai oleh perusahaan. Namun, dalam kenyataannya perusahaan tak juga kunjung mengelolanya.

"Ada orang yang mengaku pihak keamanan dari perusahaan melarang lahan itu dikelola. Sehingga lahan itu tidak bisa dikelola. Selain Herman, ada juga banyak warga lain yang mengelola lahan di kawasan tersebut," tegas Raya.

Masalah baru muncul saat awal 2018 lalu, ketika gembar gembornya berita adanya program pembagian tanah gratis (TORA) yang merupakan terobosan dari Presiden Jokowi untuk implementasi reforma agraria. Herman mengaku kaget kalau tanah miliknya ternyata dimasukkan ke dalam objek TORA dan dibagi-bagikan ke warga desa sekitar, tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuan dari dirinya.

Menurut Raya, pihaknya telah mengonfirmasi ke kepala desa Sei Barbari dan Camat Pusako ikhwal tanah milik Herman tersebut. Namun, penjelasan kedua orang tersebut dianggap tidak memuaskan.

"Bahkan pihak Kepala Desa menyatakan kalau tanah milik Herman dianggap sudah tidak ada lagi, karena sudah terbit sertifikat hak milik program TORA atas nama masyarakat desa setempat. Apa segampang itu ya tanah milik orang lain dianggap tak ada lagi, padahal ada surat dan bukti pembelian tanah. Kalau tanah Pak Kadesnya diambil sepihak oleh pemerintah lalu dibagi-bagi ke orang lain, apakah Pak Kadesnya rela?" terang Raya.

Raya menegaskan, pihaknya juga sudah melayangkan surat keberatan ke Bupati Siak dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Siak serta Tim Pertimbangan Land Reform Kabupaten Siak untuk mempertanyakan pengambilan sepihak dan penerbitan SHM di atas tanah milik Herman tersebut. Namun, sampai sejauh ini, tidak ada respon dari ketiga instansi terkait.

"Oleh karena tidak adanya itikad baik untuk membicarakan persoalan ini, maka kami beranggapan kalau institusi tersebut diduga kuat secara sengaja telah semena-mena mengambil tanah hak milik warga negara. Kami menilai bahwa tindakan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia, yakni dugaan perampasan terhadap hak milik manusia (warga negara). Sehingga institusi yang tepat untuk memberikan penilaian dan rekomendasi adalah Komnas HAM dan kami sudah mengadukan ke Komnas HAM masalah ini pada Senin lalu," tegas Raya.

Ditanya mengapa sebagai relawan Jokowi, Rumah Nawacita-RJCI justru mempersoalkan program pemerintah, menurut Raya justru hal tersebut sebagai wujud tanggung jawab politik dan moral dari keberadaan relawan dalam mengawal program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Tentu saja peristiwa yang dialami oleh Herman tersebut menurut Raya tidak diketahui oleh Presiden Jokowi, bahkan mungkin menteri terkait.

Raya menegaskan, Rumah Nawacita-RJCI mendukung sepenuhnya program reforma agraria yang menjadi concern pemerintahan Jokowi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pihaknya sejak tiga tahun lalu aktif dalam melakukan sosialisasi, diseminasi informasi dan advokasi agraria, agar program reforma agraria bisa terwujud secara efektif dan tepat sasaran, tanpa melanggar aturan dan hak warga negara yang lain.

"Agar peristiwa seperti ini ke depan tidak terulang kembali, sehingga kami mencoba memberikan koreksi agar ke depan program pemerintahan dilakukan secara hati-hati, tepat perencanaan dan tepat sasaran. Lagipula, ini adalah persoalan teknis di bawah, yakni Pemda Siak dan BPN Siak yang menjadi institusi teknis dalam pelaksanaan TORA di Siak. Kami juga mengirim sinyal kepada kementerian terkait agar mengawasi secara detil dan terpadu pelaksanaan TORA tahap selanjutnya karena berpotensi juga terjadi penyimpangan," pungkas Raya. (*)