Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) Raya Desmawanto, M.Si. Foto: Ricard Sang

JAKARTA - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melakukan praktik tebang pilih dalam penegakan aturan kampanye pemilu. Bawaslu diminta tidak terlalu memaksakan diri dan membuang energi hanya untuk memproses secara hukum parpol baru yang melakukan sosialisasi, namun di sisi lain membiarkan parpol lain melakukan pelanggaran yang sama.

"Kita hormati proses hukum dan penegakan aturan pemilu. Namun, jangan sampai kesannya membidik parpol tertentu, seperti parpol baru yang memang membutuhkan ruang sosialisasi kepada publik. Jika ini yang terjadi, maka bisa saja dianggap sebagai pemberangusan demokrasi," kata Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional RJCI, Raya Desmawanto lewat keterangan tertulis, Jumat (18/5/2018).

Raya menjelaskan, pelanggaran aturan kampanye pemilu saat ini begitu terang benderang terjadi. Beragam parpol menggunakan instrumen tertentu untuk mengampanyekan partainya, baik lewat bilboard, tayangan televisi dan media lain pada ruang-ruang publik. Terhadap pelanggaran tersebut, jelas Raya seharusnya Bawaslu juga melakukan tindakan yang sama.

"Jangan sampai publik menangkap kesan adanya target tertentu yang dibidik," jelas Raya.

Ia menambahkan, sosialisasi adalah salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Parpol memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat lewat beragam cara yang beretika dan menarik.

"Lantas kalau parpol tidak menyosialisasikan diri, apakah masyarakat bisa mengenal parpol tersebut lebih dalam? Apakah publik ingin memilih kucing di dalam karung? Saya kira Bawaslu harus juga fair dan lebih arif dalam menyikapi hal ini," jelas Raya.

Menurutnya, langkah Bawaslu yang terlalu serius membawa kasus pemasangan iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke kepolisian, hanya akan menghabiskan energi. Bawaslu dinilai hanya membuang-buang waktu dan menyita konsentrasi lembaga tersebut pada hal-hal yang tidak terlalu penting, namun sebaliknya pada hal yang lebih penting tidak bersikap tegas.

"Ada banyak pekerjaan Bawaslu yang sebenarnya lebih penting dan pokok untuk dilakukan. Ketimbang hanya mengurusi soal iklan parpol di media. Kecuali, konten iklan tersebut membuat keresahan masyarakat, memecah belah publik. Kalau sebatas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, saya kira masih dalam batas kewajaran," jelas Raya.

Mantan jurnalis ini menyebut sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Bawaslu dalam tahun politik saat ini. Hal yang paling krusial adalah soal politik uang, politisasi SARA dan ancaman demokrasi lainnya jelang pilkada serentak dan pilpres 2018. Anehnya, kata Raya, Bawaslu seakan tidak menunjukkan aksinya secara nyata dan gagah berani dalam mengusut kasus-kasus berat dalam pilkada dan jelang pilpres ini.

"Soal mahar politik yang beberapa waktu lalu merebak, kok Bawaslu terkesan pasif? Sebaiknya Bawaslu fokus pada kasus-kasus yang substantif, ketimbang sekadar mengurusi iklan parpol," pungkas Raya. (PS)