Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Logo Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI). Foto: istimewa

TABLOIDPEWARNA.com - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mempertanyakan langkah penangguhan penahanan terhadap sejumlah tersangka kasus-kasus berat yang sudah disidik oleh pihak kepolisian. Meski hal tersebut diatur dalam ketentuan hukum dan menjadi hak subjektif penyidik, namun penangguhan itu menimbulkan tanda tanya besar, mengingat begitu intensnya pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Sejumlah tersangka yang telah dikabulkan penangguhan penahanannya antara lain Mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko yang merupakan tersangka kepemilikan senjata api ilegal, pengacara Eggi Sujana dan Lieus Sungkharisma yang merupakan tersangka kasus makar serta tersangka penyebaran berita bohong, Mustofa Nahrawardaya.

"Kami begitu kaget dan banyak para simpatisan Jokowi yang mempertanyakan penangguhan penahanan para tersangka tersebut. Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik, menguras energi, penuh drama ketegangan dan tentunya sumber daya kepolisian, tapi ujug-ujug mereka ditangguhkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku relawan pemenangan Jokowi-Amin. Para simpatisan Jokowi dan anggota RJCI mempertanyakan hal tersebut," kata anggota Dewan Pendiri RJCI, Patar Sitanggang SH, MH dalam keterangan yang disampaikan ke media ini, Senin (24/6/2019).

Menurut Patar, kasus-kasus yang menjerat para tersangka itu masuk dalam kategori berat. Ia berasumsi, proses penetapan tersangka oleh kepolisian telah dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan, yakni alat bukti yang kuat. Patar yang berprofesi sebagai pengacara ini khawatir penangguhan penahanan ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum serta mengusik rasa keadilan dalam masyarakat.

"Dalam kasus-kasus yang jauh lebih ringan, misalnya kejahatan pidana umum lain, proses penangguhan penahan itu begitu rumit dikabulkan oleh penyidik. Tapi, ironisnya dalam kasus yang mengancam negara dan masyarakat umum yakni makar, kepemilikan senjata api ilegal serta penyebaran berita bohong, penangguhan penahanan terkesan 'diobral'. Ini dapat mengusik rasa keadilan bagi rakyat kebanyakan, juga memicu kecurigaan publik ada apa di balik drama ini," tegas Patar.

Ia menegaskan, kasus makar dan senjata api ilegal bukanlah kasus kelas teri, tapi sangat serius karena mengancam keberlangsungan negara. Sama halnya juga dengan kasus penyebaran berita hoaks yang terus meracuni pikiran dan kebencian di tengah masyarakat.

"Jangan sampai kesannya kepolisian tidak percaya diri, terlalu memaksakan dan kurang alat bukti dalam menetapkan status tersangka. Yang lebih parah lagi, jangan sampai polisi dituding ikut-ikutan bermain politik. Ini menjadi pertaruhan kewibawaan dan kredibilitas institusi hukum, khususnya kepolisian," tegas Patar.

Patar menegaskan, penangguhan penahanan jangan sampai membuat para tersangka lepas begitu saja dari jeratan hukum. Misalnya, jika saja para tersangka melakukan gugatan praperadilan dan pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan tersebut. Jika skenario tersebut terjadi, maka publik akan dapat menilai pihak kepolisian tidak cukup profesional dalam mengusut kasus berat tersebut. Bahkan, bisa saja pihak kepolisian dituduh tidak fair dalam menegakkan hukum.

"Jika skenario itu (praperadilan mengabulkan gugatan tersangka, red) terjadi, maka publik bisa berasumsi kalau kepolisian atau institusi hukum lain telah ikut bermain politik dengan memanfaatkan kewenangannya. Citra tersebut akan merugikan institusi kepolisian sendiri. Polisi bisa saja dituduh telah melakukan politisasi kasus hukum terhadap lawan-lawan politik petahana. Dan ini akan sangat merugikan Presiden Jokowi," tegas Patar.

Ia menegaskan, RJCI sebagai relawan Jokowi yang kehadirannya independen, menolak adanya politisasi hukum dan intervensi politik dalam penegakan hukum, atas alasan apapun itu. Menurutnya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan politisasi serta intervensi hukum tidak boleh terjadi, oleh siapapun dan atas tujuan apapun. Jika hal itu terjadi, lanjut Patar maka sistem hukum di Indonesia akan rusak, kehilangan kredibilitas rakyat dan bisa memicu kemarahan masyarakat kecil.

"Tidak boleh hukum dipakai untuk tujuan politik apalagi sekadar mendapat kekuasaan. Tidak boleh politik dan politisi mendikte penegakan hukum. RJCI dan para simpatisan Jokowi tidak menginginkan hal itu terjadi. Rakyat memilih dan mencintai Jokowi karena rekam jejak dan sosok pro rakyat yang begitu kuat pada Jokowi. Pak Jokowi dipilih karena keteladanan dan kejujuran, apa adanya. Tapi, jikalau hukum dipakai untuk mengancam lawan politik atau politisasi hukum, itu bukanlah sikap kami dan kami tidak menginginkan hal tersebut terjadi," tegas Patar.

Ketika ditanya apakah posisi RJCI yang berpandangan dan bersikap kritis tersebut bisa dituding sebagai langkah "membelot" sebagai relawan Jokowi-Amin, Patar dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan, RJCI bukanlah relawan pengekor, tapi relawan yang memiliki prinsip bahwa penyelenggaraan negara mesti dilakukan secara benar, adil dan berwibawa, oleh siapapun presiden-nya.

"Teori politik mengajarkan bahwa  kekuasaan itu cenderung korup (menyimpang) dan kekuasaan yang absolut akan menciptakan pemerintahan korup yang absolut pula. Maka, tugas RJCI sebagai relawan yang sedikit banyak ikut berkontribusi dalam pilpres 2019, agar pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini tidak terjebak atau dijebak untuk menjadi pemerintahan yang korup. Banyak harapan rakyat di pundak Pak Jokowi. Justru, ini beban moral bagi RJCI yang sudah mengajak masyarakat memilih Pak Jokowi," tegas Patar.

Ia menegaskan, sejak awal kehadiran RJCI yang menempatkan barisannya dalam kekuatan pemenangan Jokowi secara independen bertugas untuk membantu kemenangan Jokowi-Amin dalam pilpres 2019 serta mengawal pemerintahan hasil pemilu 2019 secara bermartabat, kritis-objektif dan santun. Sejak dibentuk pada 2017 lalu, RJCI tidak pernah mendapat subsidi dan bantuan dari Tim Kampanye Nasional, Tim Kampanye Daerah dan bahkan dari Presiden Jokowi sendiri. RJCI hidup secara swadaya dan mandiri, serta mendapat donasi dari para simpatisan Jokowi dan kantong pribadi para pendirinya.

"RJCI akan tetap objektif, kritis-konstruktif dan independen serta merdeka dalam menyampaikan sikap dan pandangannya. Kami ingin mengawal agar pemerintahan Presiden Jokowi kuat efektif, konkret dan benar-benar hadir untuk rakyat. Sehingga pandangan kami harus berdasar pada fakta, bukan semata-mata asal bapak senang (ABS), feodal dan penuh kemunafikan," pungkas Ketua Umum sekaligus inisiator RJCI, Raya Desmawanto MSi. (*)