Logo Jumat, 23 Agustus 2019
images

Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI). Foto: Pagar PS

TABLOIDPEWARNA.com - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mengapresiasi pertemuan dua toko sentral politik nasional yakni Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang berlangsung di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada Sabtu (13/7/2019) tadi pagi. Pertemuan yang dinanti-nantikan publik ini diharapkan bisa mendinginkan tensi politik dalam setahun terakhir, utamanya RJCI berharap agar perang stereotif negatif antara Cebong versus Kampret segera diakhiri. Meski demikian, RJCI tetap berharap Prabowo dan gerbong Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan.

"Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo hari ini langsung mendinginkan tensi politik nasional. Seruan kedua tokoh nasional yang ingin agar hikayat Cebong dan Kampret diakhiri adalah impian kita semua sebagai sesama saudara warga negara Indonesia. Kita berharap, pertemuan tersebut menjadi jawaban atas kerinduan mayoritas rakyat Indonesia untuk segera move on dari suasana pilpres 2019," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) Raya Desmawanto, MSi dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu sore tadi.

Raya menegaskan, pertemuan tersebut haruslah dipandang sebagai sikap ksatria dan kenegarawanan dua tokoh nasional, yakni Prabowo dan Jokowi. Sikap Prabowo dinilai RJCI amat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Sebaliknya langkah tangan terbuka yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi penyejuk sekaligus antitesis dari sebuah kebekuan politik nasional yang sempat membelah soliditas sosial warga negara.

"Sikap kenegarawanan, sportivitas dan ksatria Pak Prabowo serta Pak Jokowi menjadi suri tauladan bagi seluruh elit di Republik ini. Bahwa kompetisi politik telah berakhir dan babak pembangunan harus dilanjutkan. Para elit di dua kubu yakni 01 dan 02 juga harus meniru langkah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jangan justru kembali memprovokasi rakyat sehingga muncul kegaduhan kembali," tegas Raya.

Raya menjelaskan, pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo tidak tepat disebut sebagai rekonsiliasi politik. Sebab, sesungguhnya tidak ada yang perlu direkonsiliasikan dalam perpolitikan nasional yang saat ini iklim demokrasinya tumbuh subur dan makin dewasa. Politik kata Raya, memang harus selalu diwarnai oleh sikap saling kontrol yang disertai kritik konstruktif terhadap penguasa.

"Diksi rekonsiliasi politik itu tidak tepat. Seakan-akan politik kita saat ini seperti perang, padahal dalam politik itu memang butuh kontrol dan keseimbangan. Wajar kalau politik itu ada panas dingin itu menandakan demokrasi kita makin sehat. Jadi, pertemuan tadi terlalu dangkal kalau dianggap sebagai rekonsiliasi, karena memang pada prinsipnya tidak ada yang perlu direkonsialisikan, karena memang tidak ada konflik, yang terjadi selama ini hanyalah kompetisi, ada yang menang dan tentu ada yang kalah," kata Raya.

RJCI juga berharap agar Prabowo dan Partai Gerindra tetap menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-Amin lima tahun ke depan. Partai Gerindra diharapkan memilih berada di luar pemerintahan untuk tetap menjadi kelompok kritis yang objektif-solutif mengawal kebijakan dan program Jokowi-Amin.

Menurutnya, pemerintahan perlu memiliki sparing partner yang tepat dan seimbang, sehingga segala kebijakan pemerintah yang berkuasa mampu diawasi dan diimbangi dengan penuh kecermatan dan kekritisan yang membangun.

Hal yang sama idealnya menurut Raya juga harus diambil oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta PKS yang harus tetap setia di garis luar pemerintahan. Koalisi Gerindra cs harus tetap dipertahankan agar kekuatan kontrol terhadap pemerintahan berlangsung secara ideal dan sehat.

"Saya kira, pemerintahan tetap membutuhkan sparing partner yang seimbang, kritis yang konstruktif seperti yang sudah diperankan selama ini oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Kami meyakini, dengan adanya check and balances yang kuat, maka jalan dan efektivitas pemerintahan akan lebih baik. Kekuasaan tetap harus diawasi secara cermat dan kredibel. Juga agar politik kita makin dewasa, tidak lagi sekadar 'menggonggong' untuk tujuan bagi-bagi kursi dan jatah kekuasaan," pungkas Raya. (*)