Logo Jumat, 23 Agustus 2019
images

Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) - Rumah Nawacita, Raya Desmawanto. Foto: Pagar PS

TABLOIDPEWARNA.com - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) menilai wacana rekonsiliasi yang disuarakan oleh sejumlah elit di lingkaran Prabowo-Sandi, pasca-pilpres 2019 aneh dan tak tulus. Apalagi, rekonsiliasi itu dikait-kaitkan dengan upaya pemulangan Rizieq Shihab (RS) dari Arab Saudi, setelah pergi umroh dan tidak pulang lagi ke Indonesia.

RJCI menilai hal tersebut bukanlah rekonsiliasi, namun tak lebih sebagai tipu muslihat yang ingin menjerat dan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi dengan cara menggiring pada langkah politisasi dan intervensi hukum.

"Wacana untuk rekonsiliasi yang dilayangkan sejumlah elit di lingkaran Prabowo-Sandi tak ubahnya merupakan muslihat untuk menjerat dan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi di mata masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan dan para pemilihnya. Adanya syarat tertentu, satu di antaranya yakni memulangkan RS ibarat ingin menggiring Jokowi ke jurang politisasi hukum. Padahal, selama ini Jokowi tak pernah mengintervensi upaya penegakan hukum," tegas Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto MSi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2019).

Raya menegaskan, jika RS ingin pulang ke Indonesia maka seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan rekonsiliasi. Apalagi saat ini, demam pilpres telah kembali normal dan sesungguhnya di tingkatan akar rumput masyarakat, rekonsiliasi itu telah berlangsung dengan baik.

"Di akar rumput masyarakat sekarang kondisinya sudah mencair. Kecuali memang masih ada sedikit provokator-provokator dan buzzer yang berkeliaran di media sosial. Tapi, dalam kehidupan nyata keseharian, masyarakat sudah kembali menyatu dalam perbedaan pilihan pilpres. Entah kalau di level elit, mungkin rekonsiliasi masih jaim alias malu-malu. Kalau di tingkatan rakyat, rekonsiliasi sudah langsung terjadi, tidak ada lagi friksi dan polarisasi masyarakat antara #01 dan #02, semua sudah kembali ke aktivitas normal masing-masing," tegas Raya.

Raya menegaskan, rakyat tidak mengerti alasan RS tak kunjung kembali ke Tanah Air. Apalagi, sejumlah kasus hukumnya yang tengah disidik telah dinyatakan oleh kepolisian dihentikan alias diterbitkan SP3. Menurutnya, para elit di lingkaran Prabowo-Sandi tak perlu mendramatisasi dan memprovokasi rakyat ikhwal kepulangan RS.

"Banyak rakyat Indonesia yang berada di luar negeri saat ini. Bahkan banyak pula yang sedang mengalami kasus hukum di luar negeri. Kalau RS kan tidak ada masalah hukum di luar negeri. Saya kira, pemerintah haruslah lebih memperhatikan rakyat Indonesia yang sedang bermasalah hukum di luar negeri, ketimbang urusan pemulangan RS yang memang tidak ada masalah apa-apa," tegas Raya.

Menurutnya, wacana pemulangan RS dari Arab Saudi sesungguhnya adalah janji politik paslon Prabowo-Sandi saat kampanye pilpres beberapa waktu lalu. Sementara, Jokowi tidak pernah menyinggung soal RS dalam musim kampanye politik, selain hanya fokus untuk membangun daya saing bangsa, kemajuan infrastruktur dan keadilan pembangunan.

"Yang berjanji memulangkan RS dari Arab Saudi waktu kampanye pilpres kan Pak Prabowo. Jadi, kok menagihnya ke Pak Jokowi. Inikan namanya salah alamat, aneh ya. Harusnya tagih saja janjinya Pak Prabowo. Jangan sampai mendramatisasi sehingga kesannya RS tak pulang karena dizolimi oleh pemerintah. Ini tak baik di mata rakyat yang saat ini sudah cerdas," kata Raya.

Lagipula, lanjut Raya pemerintah sama sekali tidak pernah menghalangi RS untuk kembali ke Indonesia, sama halnya dengan WNI lain yang bebas keluar masuk Indonesia untuk beragam tujuan.

"Mana mungkinlah pemerintah menghalangi warga negaranya kembali ke Tanah Air. Sedangkan yang hilang dan yang meninggal saja masih dicari oleh negara. Inikan memang tugas konstitusional pemerintah yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi, gak masuk akal kalau pemerintah dituduh menghalang-halangi kepulangan RS, selain memang untuk lagi-lagi menyudutkan pemerintahan Jokowi," tegas Raya.

Selain itu, Raya juga mengingatkan agar wacana rekonsiliasi elit politik tidak menjadi alasan pembenaran untuk melakukan bagi-bagi  kursi kekuasaan di pemerintahan. Penunjukkan pejabat semata-mata harus berdasarkan pada kapabilitas, integritas dan daya dukung publik atas figur tersebut.

"Lebih buruk lagi jika rekonsiliasi elit politik justru jadi alasan pembenaran untuk sekadar bagi-bagi kekuasaan, misalnya soal jabatan menteri dan jabatan lain. Ini akan ditertawakan sekaligus membuat rakyat marah," tegas Raya.

RJCI saat ini telah bermetamorfosis atau berubah bentuk dan nama menjadi Rumah Nawacita, yakni afiliasi sejumlah organisasi dan badan hukum pemenangan Jokowi-Amin untuk mengawal dan mengamankan program serta kebijakan Nawacita jilid II pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024. (rls*)