Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Logo Rumah Nawacita, aliansi relawan pemenangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Amin. Foto: istimewa

TABLOIDPEWARNA.com - Sejumlah relawan pemenangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Amin yang berafiliasi dalam wadah bernama Rumah Nawacita mengingatkan agar stakeholder terkait, merespon secara positif dan cepat kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya menyangkut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Instrumen kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi dan jalan tengah dari keterlanjuran carut marut tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

"Perpres tersebut sejatinya harus diimplementasikan secara cepat, komprehensif, tuntas dan transparan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Karena Perpres tersebut merupakan kebijakan khusus Presiden Jokowi untuk mengurai banyaknya masalah penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang sebelumnya dibiarkan sehingga menyebabkan persoalan makin parah dan timpang," tegas Ketua Umum Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (24/6/2019).

Rumah Nawacita adalah afiliasi dari sejumlah organ relawan Jokowi-Amin yakni Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (Permadas), Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda), Alumni Kampus Riau berSATU, Pusat Advokasi Hukum dan Pembelaan Rakyat (Puspara) serta CUDI Foundation (Yayasan Citra Unggul Demokrasi Indonesia). Rumah Nawacita dibentuk untuk mengawal dan mengamankan janji kampanye, kebijakan dan program kerja pemerintahan Presiden Jokowi, baik di level teknis maupun regulasi.

Raya menegaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menko Bidang Perekonomian RI nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Tanah dalam Kawasan Hutan. Peraturan tersebut menguraikan mekanisme, struktur dan tata pola kerja tim dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan Perpres PPTKH tersebut.

Menurut Raya, seluruh instansi dan pihak yang ditunjuk terlibat dalam ketentuan tersebut haruslah bekerja dengan optimal. Langkah paling pokok yang dilakukan yakni menggencarkan sosialisasi, diseminasi informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan Presiden Jokowi tersebut. Dari penelusuran lapangan dan diskusi dengan akar rumput, masyarakat belum mengetahui informasi adanya Perpres PPTKH tersebut.

"Jangankan untuk mengetahui prosedur dan mekanismenya, untuk mengetahui secara umum saja adanya regulasi Perpres PPTKH tersebut masyarakat belum mendapatkannya. Jadi, kita mempertanyakan efektivitas sosialisasi dari program ini, agar benar-benar sampai ke masyarakat. Tentunya, warga dapat diedukasi dan bisa mengikuti program tersebut. Atau sosialisasi hanya terbatas pada kalangan tertentu sehingga tidak sampai ke masyarakat," tegas Raya.

Raya menambahkan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah fakta lama yang tak bisa dihindari lagi. Pembiaran selama puluhan tahun menyebabkan hutan negara dikuasai secara sepihak dan dialih fungsi untuk kepentingan lain di luar fungsi hutan.

"Kami berharap terbitnya Perpres PPTKH yang senafas dengan keputusan politik Presiden Jokowi untuk percepatan reforma agraria ini, dapat maksimal dilakukan. Kami ingatkan, agar pihak-pihak terkait tidak menghalangi implementasi dan pelaksanaannya di level teknis. Oleh karena itu, agar Kemenko Perekonomian yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan Perpres PPTKH ini bisa mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaannya di level teknis," tegas Raya.

 

Kasus Kehutanan Jangan Tebang Pilih

Banyaknya kasus penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH) menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus dituntaskan secepatnya. Dalam kondisi ini, Rumah Nawacita mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak dan oknum yang memanfaatkan masalah tersebut untuk kepentingan pribadi, apalagi jika itu dilakukan oleh oknum institusi pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen untuk membumikan Revolusi Mental di tubuh penyelenggara pemerintahan yang menjadi jargon pemerintahan Presiden Jokowi.

"Penegakan kasus hukum, khususnya menyangkut penguasaan tanah dalam kawasan hutan agar dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Kami mengingatkan agar kasus-kasus ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu. Jika memang ingin melakukan perang total terhadap pelaku perambah dan alih fungsi hutan, maka harus berlaku secara keseluruhan, tidak kelompok atau orang-orang tertentu," tegas Ketua Umum Rumah Nawacita, Raya Desmawanto MSi.

Ia menjelaskan, langkah hukum jikapun harus dilakukan semestinya dengan memperhatikan banyak faktor. Soalnya, jika seluruh kasus penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini diproses secara hukum, maka akan banyak sekali pihak yang tersangkut. Fakta banyaknya kebun-kebun ilegal di kawasan hutan, terutama kebun kelapa sawit harus disikapi secara bijak.

"Penjara akan penuh jika saja penegakan hukum terhadap penguasaan hutan secara ilegal dan alih fungsi hutan dilakukan secara massif, konsisten dan total. Ada jutaan hektar kawasan hutan yang beralih fungsi dan dikuasai secara ilegal. Dan itu memang pelanggaran hukum. Tapi, ada banyak juga rakyat yang ekonominya bergantung di kawasan hutan tersebut," tegas Raya.

Ia mencontohkan kawasan hutan, bahkan hutan konservasi (Taman Nasional, Suaka Margasatwa) di Riau yang sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Fakta-fakta penguasaan kawasan hutan secara ilegal itu begitu amat telanjang. Sebenarnya, kata Raya aparat hukum bisa saja memprosesnya, sepanjang tidak dilakukan secara tebang pilih atau pada target-target tertentu.

"Kawasan konservasi di Riau, baik itu Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata dan Tahura itu sudah rusak dan banyak menjadi kebun. Jelas sekali fakta lapangan. Jadi, kalau memang penegakan hukum dilakukan secara total, maka tidak boleh ada yang lepas atau hanya dipilah pilih pada orang atau kelompok tertentu saja," tegas Raya. (*)