Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Rumah yang dijadikan tempat ibadah di Indragiri Hilir disegel oleh Pemda Inhil. Foto: istimewa

TABLOIDPEWARNA.com - Rumah Nawacita mengecam keras kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau yang menutup rumah dijadikan tempat ibadah Kristen di Desa Petalongan, Keritang akhir pekan lalu. Langkah penerbitan surat penghentian penggunaan tempat tinggal untuk peribadahan tersebut, dinilai melanggar hak asasi warga negara dan mencerminkan sikap penyelenggara pemerintahan yang frustasi, semena-mena dan inkonstitusional.

"Kami menyayangkan terbitnya surat resmi dari Pemkab Inhil tersebut. Ini semakin menguatkan kalau memang pemda hanya bisa main kekuasaan dengan dalil hukum, tapi abai dalam tugas perlindungan hak asasi warga negara dan membina harmoni warga. Ini adalah upaya persekusi terhadap kebebasan menjalankan ibadah yang dijamin oleh konstitusi. Celakanya, justru ini dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan di daerah. Ironi sekali, di Bulan Kemerdekaan Agustus ini tapi warga negara yang minoritas belum merdeka," tegas Ketua Umum/ Pendiri Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2019).

Sebelumnya, pada 7 Agustus lalu lewat sepucuk surat yang beredar, Pemda Inhil melalui Wakil Bupati H. Syamsudin Uti meneken surat bernomor 800/BKBP-KIB/VIII/2019/761-50 perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Tempat Peribadatan di rumah kediaman Pendeta Damianus Sinaga di RT 01/ RW 02 Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang. Surat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Inhil dan Camat Keritang tersebut berisikan 3 poin pokok. Pada prinsipnya surat tersebut memerintahkan agar dilakukan menghentikan pelaksanaan peribadatan di dalam rumah milik sang pendeta.

Kegiatan peribadahan di luar rumah yang disegel oleh Pemda Indragiri Hilir. (Foto: istimewa)

 

Raya menegaskan, kejadian penutupan dan penyegelan rumah tempat ibadah ini telah menciderai hak spiritual umat beragama yang terkait. Menurutnya, rumah ibadah maupun rumah yang dijadikan tempat peribadahan secara teologis dimaknai sebagai tempat kudus dan suci, tempat Yang Kuasa Tuhan berdiam ketika ibadah dilakukan. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa bangunan itu mestinya dijaga dan diperlakukan dengan baik oleh siapapun.

"Dengan menyegel rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah, maka sama saja jika Pemda Inhil tidak menghargai otoritas spiritual yang berdiam di rumah tersebut. Seakan-akan rumah yang dijadikan tempat ibadah itu sama keberadaannya dengan tempat-tempat maksiat dan prostitusi yang justru dapat tumbuh lebih liar dan bebas tanpa pengendalian," tegas Raya.

Ia menambahkan, rumah yang dijadikan tempat beribadah bukanlah perbuatan kriminal yang merusak mental masyarakat. Semua agama justru mengajarkan kebaikan dan melawan kemunangkaran. Sehingga dengan terhentinya kegiatan peribadahan di rumah tersebut, maka dapat saja pemda Inhil telah melakukan pemberangusan hak warga negara untuk mendapatkan pembinaan keagamaan, yang sebenarnya bertujuan untuk membina akhlak dan moral umat serta warga negara.

 

Surat Bupati Indragiri Hilir yang memerintahkan penutupan rumah yang dijadikan tempat beribadah. Foto: istimewa) 

 

Menurut Raya, dalil ketertiban masyarakat acapkali dilakukan dengan protes warga sekitar, oleh kekuasaan pemerintahan di daerah dijadikan alasan pembenaran untuk menyegel rumah tempat ibadah. Penyegelan hanyalah cara frustasi yang dilakukan pemda, ketika dengan otoritas yang dimilikinya tidak mampu menciptakan suasana yang baik dan harmonis dalam masyarakat.

"Kalau hanya melakukan penyegelan dan penutupan dengan dalil keamanan dan ketertiban masyarakat, maka sebenarnya Pemda Inhil ingin lepas tangan begitu saja, tanpa melakukan hal-hal substansial untuk melindungi hak warga negara. Penyegelan yang tidak diikuti oleh solusi lanjutan serta jaminan tempat peribadahan serta opsi-opsi lainnya adalah pertanda ketidak-sensitifan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kami juga melihat ini terjadi di sejumlah daerah lainnya," pungkas Raya seraya heran karena lembaga perwakilan rakyat tidak mau bersuara soal hal-hal semacam ini yang masih kerap terjadi.

Pada Minggu kemarin, lewat kiriman foto yang beredar, para jemaat yang biasanya beribadah di rumah tersebut, terpaksa beribadah di halaman luar rumah milik Pendeta Damianus Sinaga. Mereka beribadah di bawah pohon tanpa pelindung sama sekali dan hanya dibatasi oleh kain sarung. Meski demikian, ibadah tetap dilakukan dengan khusyuk. (*)