Logo Senin, 19 November 2018
images

Presiden Jokowi saat melakukan simbolis replanting kelapa sawit. Foto: Biro Pers dan Protokoler Istana.

tabloidpewarna.com, JAKARTA - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) amat bergembira dan menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diteken pada 19 September lalu. Inpres tersebut dinilai sebagai keputusan strategis untuk terwujudnya tata kelola usaha kelapa sawit yang berkeadilan, berkelanjutan serta berdaya saing global.

"Terbitnya Inpres nomor 8 tahun 2018 tersebut adalah keputusan yang efektif untuk menjawab carut marut dan pembiaran tata kelola perkebunan kelapa sawit yang buruk, tidak berkeadilan dan berkelanjutan sejak puluhan tahun silam. Presiden Jokowi telah mengambil sikap yang tegas, bahwa sektor perkebunan kelapa sawit harus direformasi secara mendasar," tegas Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto MSi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/10/2018).

Raya menegaskan, RJCI akan mengawal pada tingkatan lapangan agar inpres tersebut dapat dieksekusi secara cepat, tepat dan cermat. Ia mengakui, akan banyak terjadinya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi itu, karena melibatkan sejumlah kementerian dan institusi pemerintah daerah.

"Konflik kepentingan dalam implementasi Inpres tersebut harus ditekan sekecil mungkin. Sektor perkebunan kelapa sawit ini penuh kepentingan dan muara persoalannya melibatkan banyak pihak. Tanpa ada ketegasan dan integritas pihak-pihak yang melaksanakannya, maka Inpres ini hanya akan menjadi macan kertas semata," tegas Raya yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS). 

Sejumlah kementerian yang diperintahkan dalam Inpres ini yakni Menko Perekonomian, Menteri LHK, Menteri Perkebunan, Menteri ATR/ BPN, Menteri Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, Inpres ini juga melibatkan gubernur dan jajaran bupati/ walikota yang wilayahnya ada area perkebunan kelapa sawit.

Raya menegaskan, penundaan dan evaluasi perizinan kelapa sawit yang menjadi roh utama Inpres ini adalah sebuah kebutuhan. Meski terlambat, namun Inpres tersebut dinilai sebagai terobosan penting, setelah beberapa rezim pemerintahan sebelumnya tidak memiliki political will untuk membenahi sektor perkebunan kelapa sawit.

"Selama puluhan tahun, sektor perkebunan kelapa sawit dibiarkan penuh dengan masalah. Yakni masalah hukum, lingkungan, sosial budaya dan pelanggaran lainnya. Kian hari masalah makin pelik, tanpa ada keberanian rezim untuk melakukan reformasi tata kelola. Tapi, di era Presiden Jokowi ada keberanian yang nyata. Meski saat ini merupakan tahun politik, namun Jokowi berani untuk mengambil keputusan strategis ini," tegas Raya.

Raya menerangkan, carut marut sektor perkebunan kelapa sawit sejak puluhan tahun lalu, telah menjadi ladang perburuan rente dan ekonomi oknum-oknum tertentu. Penegakan hukum amat lemah dan tebang pilih, tertib administrasi amburadul dan berpotensi merugikan keuangan negara yang amat besar, baik akibat kerusakan lingkungan dan hutan maupun potensi penerimaan negara yang tak dapat diperoleh secara maksimal dari usaha perkebunan kelapa sawit secara ilegal dan tidak taat aturan.

"Kendati sektor kelapa sawit memberikan sumbangan besar untuk keuangan negara, namun potensi yang dimiliki tidak optimal diterima oleh negara. Banyak sekali kebocoran dari sisi pajak atau penerimaan lain di sektor kelapa sawit ini. Ini sisi lain, terjadi kesenjangan pengusaan dan pengusahaan lahan antara korporasi dan petani kecil. Pengrusakan lingkungan oleh alih fungsi hutan secara ilegal menjadi kebun sawit kian tak terbendung. Negara seakan melakukan pembiaraan selama puluhan tahun," tegas Raya.

Raya menambahkan, celah dan carut marut tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, utamanya LSM (didanai asing) untuk mengkampanyekan produk kelapa sawit Indonesia secara negatif di pasaran global. Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola kelapa sawit menjadi prioritas penting dalam melawan kampanye hitam LSM/ NGO yang akan membuat produk kelapa sawit asal Indonesia "termarginalkan", yang ujung-ujungnya akan membuat petani kecil kelapa sawit rakyat kelabakan.

"Kampanye hitam dan kampanye negatif yang digencarkan oleh kalangan NGO dengan memanfaatkan celah-celah dan ketidakberesan tata kelola kelapa sawit ini, harus segera dihentikan dan dilawan. "Perdagangan dan provokasi isu" oleh kalangan NGO asing ini akan berhenti, jika kita mampu melakukan pembenahan secara cepat dan efektif," tegas Raya.

Ia menjelaskan, Inpres 8 tahun 2018 memberikan perlakuan spesial dan perhatian yang berkeadilan kepada para petani rakyat kecil. Lewat Inpres ini, otoritas terkait diminta untuk melakukan percepatan legalisasi lahan perkebunan rakyat, sesuatu yang selama ini sulit untuk diwujudkan karena amat birokratis.

"Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit kecil dan petani rakyat. Para menteri dan instansi yang diperintahkan lewat Inpres ini harus bersungguh-sungguh, penuh integritas dan melepaskan diri dari konflik kepentingan dan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus memantau pelaksanaan Inpres ini," pungkas Raya. (*)