Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Raya Desmawanto, M.Si, peneliti Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda). (Foto: Pagar PS)

TABLOIDPEWARNA.com - Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata meminta pemerintah Provinsi Riau untuk menertibkan keberadaan kebun kelapa sawit ilegal diperkirakan seluas 1 juta hektar di Riau. Alexander yang hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama pemda se Riau dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan negara di Pekanbaru, Kamis (2/5/2019) menyebut kebun sawit ilegal tersebut dikuasai oleh sejumlah korporasi, namun tidak pernah membayar pajak ke negara.

Pernyataan pimpinan KPK tersebut dinilai oleh pengamat kebijakan dan pembangunan sebagai wacana, retorika dan cerita lama. Bahkan, 'perintah' untuk menertibkan kebun sawit ilegal khususnya yang berada di dalam kawasan hutan tersebut salah alamat.

"Pernyataan pimpinan KPK tersebut adalah wacana dan cerita lama. Mustahil, tanpa penindakan kondisi ini bisa ditertibkan. Justru, selama ini institusi yang memiliki kewenangan besar untuk menertibkan kebun sawit ilegal tersebut pasif, cuek dan tak melakukan apa-apa. Alih-alih melimpahkan tindakan penertiban kebun sawit ilegal ke pemprov Riau, otoritas yang memiliki kewenangan powerfull dari negara tak melakukan apa-apa," kata peneliti Center for Democracy, Policy and Regional Development (Cedprev) - Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda) Raya Desmawanto, MSi dalam keterangan tertulis, Jumat (3/5/2019).

Raya menegaskan, pemprov tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menertibkan kebun sawit ilegal tersebut, terlebih kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Kewenangan yang besar justru dimiliki oleh Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Kepolisian, Kejaksaan, dan tentunya KPK sendiri.

"Hanya institusi hukum yang memiliki kewenangan besar yang mampu menertibkan sengkarut pengelolaan lahan dan hutan secara ilegal di Riau. Bukan bermaksud mengecilkan peran dan kemampuan aparatur pemprov Riau, tapi tanpa ada penegakan aturan hukum, maka penguasaan hutan lahan negara secara ilegal hanya akan menjadi cerita usang tanpa penyelesaian dan cenderung berpotensi menjadi ladang permainan hukum dan kebijakan," tegas Raya yang merupakan Pendiri/ Ketua Umum Rumah Nawacita - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini.

Raya mengaku heran mengapa KLHK yang memiliki otoritas pengawasan dan pengelolaan hutan tak kunjung menertibkan kebun sawit ilegal. Apalagi, kebun sawit ilegal tersebut justru banyak yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Hal yang sama juga tidak dilakukan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan.

"Aparat hukum juga terkesan pasif. Dirjen Pajak cuma lebih banyak menunggu. BPN/ Kementerian Agraria selalu berpaku pada landasan administratif. Sementara, jajaran pemda konsentrasinya tersita mengurusi hal-hal rutinitas. Saya kira KPK yang harus konkret menuntaskan penyelesaian masalah ini, gak cuma rekomendasi dan wacana doang. Ini kan wacana sekitar 3 tahun lalu," tegas Raya.

Padahal, lanjut Raya pada dua tahun lalu, DPRD Riau pernah membentuk panitia khusus (pansus) monitoring perizinan lahan dan hutan di Riau. Pansus dalam laporan kerjanya menyebut sebanyak 190 perusahaan kelapa sawit di Riau terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas negara.

"Tapi, hasil kerja pansus itu sekadar macan kertas saja. Padahal, pansus telah menguak fakta soal hilangnya potensi penerimaan negara dari tata kelola lahan dan hutan tersebut. Tapi, siapa yang mau peduli?" jelas Raya.

Raya juga menilai, kecilnya perhatian pemda untuk mengurusi masalah kebun sawit ilegal disebabkan minimnya insentif dan penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan kehutanan. Hal ini menyebabkan keengganan aparatur pemda untuk mengejar penyimpangan yang terjadi, karena daerah tak mendapat manfaat penerimaan secara langsung dalam jumlah optimal dari sektor perkebunan dan kehutanan.

"Bahkan, sektor perkebunan dan kehutanan justru memiliki imbas negatif bagi daerah di antaranya munculnya konflik agraria dengan masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan untuk pengangkutan bahan baku dan CPO serta ekses lingkungan lainnya," pungkas Raya. (rls)