Logo Senin, 19 November 2018
images

Ketua Badan Advokasi Publik dan Hukum RJCI, Patar Sitanggang SH, MH. Foto: istimewa

tabloidpewarna.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran soal upah minimum provinsi yang akan berlaku mulai 2019 mendatang. Angka penyesuaian upah baru tersebut naik sebesar 8,03 persen dari upah minimum provinsi tahun sebelumnya. Surat dengan nomor: B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 tersebut diteken langsung oleh Menaker, Hanif Dhariki.

Menyikapi terbitnya surat edaran tersebut, Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) menilai bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan, khususnya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yakni penyesuaian upah ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Namun, RJCI juga menerima dan menampung ketidakpuasan kelompok buruh atas dasar penyesuaian kenaikan upah tersebut.

"Secara administrasi, karena soal upah sudah diatur dalam PP 78 tahun 2015, maka hal itu sudah sesuai dengan aturan. Namun memang secara psikologis, kenaikan upah dengan angka tersebut masih dikeluhkan kelompok buruh. Kita dapat memahaminya. Namun, keputusan pemerintah adalah sebuah jalan tengah demi menjaga kestabilan ekonomi dan investasi untuk jangka panjang," tegas Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto MSi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/10/2018).

RJCI kata Raya, menghimbau para buruh yang tidak puas dengan kenaikan upah tersebut untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara-cara yang elegan dan tertib. Ketidakpuasan dapat disampaikan dengan pendekatan dialog dan tenang sehingga substansi persoalan bisa dicarikan jalan keluar.

Meski sulit dipisahkan, dalam momentum jelang pemilu 2019, setiap isu apapun selalu berpotensi "digoreng" menjadi isu politik yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon presiden.

"RJCI siap memfasilitasi tuntutan, protes dan aspirasi dari buruh. Kita salurkan dengan cara-cara yang elegan. Jangan mau digoreng-goreng dan dijadikan komoditi politik sesaat, terutama jelang pilpres," tegas Raya.

Ketua Badan Advokasi Publik dan Hukum RJCI, Patar Sitanggang SH, MH menegaskan, ketegangan dan kisruh soal upah akan selalu terjadi tiap tahunnya di Indonesia, karena persoalan upah ditangani secara sporadis dan tidak fundamental. Ia menyatakan, dibutuhkan revolusi dalam sektor pengupahan di Indonesia.

"Revolusi mental yang menjadi jargon Presiden Jokowi akan lebih elok jika juga ditransformasikan ke dalam upaya perbaikan secara menyeluruh di seputar masalah pengupahan. Tanpa ada revolusi di sektor pengupahan, maka isu upah akan menjadi isu politik dan buruh hanya akan sekadar menjadi komoditi politik," tegas Patar.

Soal revolusi pengupahan, menurut Patar hanya dapat diwujudkan jika ada undang-undang yang khusus dibuat untuk mengatur upah dan sistem pengupahan. Selama ini, masalah upah hanya diatur lewat peraturan yang levelnya di bawah undang-undang, bahkan hanya dalam sebuah surat edaran.

"Padahal, upah ini menyangkut nasib puluhan juta buruh atau pekerja di Indonesia. Sudah saatnya ada undang-undang khusus tentang upah. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut upah dapat diatur secara tegas, komprehensif dan fundamental. Tidak seperti saat ini, masalah upah diatur secara sepotong-sepotong. Regulasi upah hanya ditentukan jika ada tekanan dan tuntutan musiman," tegas Patar yang merupakan Sekretaris Wilayah Sumatera Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI).

Patar menyoroti tentang nasib buruh yang bekerja di sektor perkebunan dan kehutanan yang saat ini masih belum mendapatkan penghidupan dan jaminan yang layak. Menurutnya, laporan dari kelompok buruh sektor perkebunan kehutanan, hingga kini masih memprihatinkan. Berbeda dengan nasib buruh perkebunan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam yang jauh lebih sejahtera.

"Standar upah harusnya diberlakukan secara internasional. Sehingga dalam abad milenial ini, tidak lagi berlaku pola-pola kerja di zaman kolonial," pungkas Patar. (*)