Logo Senin, 14 Oktober 2019
images

Ketua Yayasan Riau Madani, Surya Darma, SAg, SH, MH berfoto bersama warga tempatan di lokasi eks penambangan batubara PT Riau Bara Harum di Indragiri Hilir. Foto: istimewa

TABLOIDPEWARNA.com - Yayasan Riau Madani  kembali mengalahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus reklamasi lahan bekas pertambangan batubara PT Riau Bara Harum (RBH) di Kabupaten Indragiri Hulu. KO-nya kembali Menteri ESDM yakni berdasarkan putusan kasasi ditetapkan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Menteri ESDM telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan reklamasi bekas tambang batu bara tersebut.

"Menghukum Tergugat I (PT. RBH) dan Tergugat III (Menteri ESDM) untuk melakukan reklamasi terhadap objek sengketa dengan cara menimbun kembali 5 lubang besar yang terdapat di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap objek sengketa," demikian petikan putusan kasasi yang dikutip dari detikcom, Jumat (16/8/2019).

Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha. 

Dengan telah diketuknya palu putusan Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya tidak ada lagi celah dan alibi dari Kementerian ESDM untuk mengelak memenuhi putusan tersebut. Apalagi, kondisi lingkungan bekas penambangan terbuka itu begitu parah dan rusak. Tinggal satu harapan lagi yakni upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK), itupun tidak menghentikan eksekusi dari putusan tersebut.

Putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut konsisten dengan dua putusan pengadilan di bawahnya yakni PN Rengat dan PT Pekanbaru. Dalam kedua putusan pengadilan sebelumnya, hakim secara meyakinkan menegaskan kalau dana titipan untuk reklamasi lubang besar bekas penambangan batubara sebenarnya sudah disetor ke rekening Kementerian ESDM. Namun, entah mengapa reklamasi tak kunjung dilakukan.

Ketua Yayasan Riau Madani, Surya Darma, SAg, SH, MH menilai putusan hakim agung MA tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum. Ia berharap, Kementerian ESDM patuh dan melaksanakan putusan, agar menjadi contoh baik kepatuhan institusi pemerintah dalam melaksanakan putusan hakim.

Kasus bermula saat PT Riau Bara Harum melakukan penambangan batu bara sejak 2008 dan berakhir pada 2013. Sebenarnya izin pertambangannya masih di atas tahun 2013. Hanya, perusahaan sejak 2013 tidak lagi melakukan penambangan. Lokasi eks tambang ditinggalkan begitu saja, namun dana reklamasi diberikan ke Menteri ESDM.

Karena tidak kunjung mereklamasi bekas tambang, maka Yayasan Riau Madani menggugat Menteri ESDM ke Pengadilan Negeri (PN) Rengat. Pada 8 November 2017, PN Rengat menjatuhkan hukuman ke Menteri ESDM untuk melakukan reklamasi terhadap objek sengketa dengan cara menimbun kembali 5 lubang besar yang terdapat di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap objek sengketa.

Menteri ESDM bukannya mematuhi putusan, tapi memilih banding. Namun, upaya Menteri ESDM percuma. Pada 2 April 2018, Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguatkan vonis tersebut. (sumber: detik.com/ tabloidpewarna.com)